Ilustrasi UMKM. Foto: MI/Bagus Suryo
Ilustrasi UMKM. Foto: MI/Bagus Suryo

Kinerja Kemenkop UKM Menjadi Sorotan

Ekonomi UMKM
Medcom • 29 Juni 2020 12:00
Jakarta: Pidato Presiden Joko Widodo terkait lambannya kinerja sejumlah kementerian menjadi sorotan. Selain percepatan penanggulangan pandemi covid-19, Jokowi juga menyoroti proses penanggulangan ekonomi di tengah pandemi.
 
Deputi Kajian Said Aqil Siroj Institute Abi Rekso menyebut pidato Jokowi di Istana Negara itu meninggalkan banyak tanda tanya. Hingga menimbulkan ada sinyal kuat Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet.
 
“Terang-terangan Presiden Jokowi menyebut kelambatan proses kerja Kementerian Kesehatan. Selain Kemenkes, kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan ekonomi,” kata Abi, Senin 29 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Abi sepakat dengan Presiden Jokowi yang menilai bentuk stimulus dan proteksi terhadap masyarakat terlalu lambat.
 
“Presiden bahkan menyebut ada menteri yang gaya memimpinnya beranggapan pada situasi normal. Hal inilah yang membuat Presiden cukup marah atas kelambatan kerja beberapa kementerian,” ujarnya.
 
Abi menyebut Kementerian Koperasi dan UMKM masuk catatan buruk. Dirinya mencatat ada banyak kelemahan, termasuk lambat dalam mengambil keputusan di tengah situasi krisis.
 
Abie menilai belum ada dobrakan secara struktural maupun fungsional dijajaran birokrasinya. Tidak ada permen ataupun kepmen untuk mempercepat proses kerja kementerian menghadapi pandemi.
 
“Jika mengutip dari pernyataan Presiden Jokowi kan jelas. Bahwa dirinya (Presiden) akan membuatkan Perpres, Perpu sebagai diskresi seorang Presiden untuk mempercepat proses kerja kementerian. Lah, ini kok bertolak belakang dengan Kemenkop dan UMKM. Malah belum pernah membuat diskresi untuk menghadapi situasi pandemic,” kata Abi Rekso.
 
Abi juga menyoroti serapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dianggarkan sebesar Rp129 triliun. Abi menyebut persentase pengangguran terbuka bulan ini mencapai 5% (data BPS) dari total angkatan kerja.
 
“Jumlahnya mencapai 6,9 juta jiwa. Jika diambil saja Rp29 triliun dari platform KUR yang ada, bisa menjadi modal usaha dari 2% (2,7 juta jiwa) pengangguran terbuka itu. Masing-masing akan menerima pinjaman senilai Rp 10.700.000, dana ini bisa dikelola sebagai modal usaha komoditas pangan. Dan langsung berada dibawah pengawasan Kemkop dan UMKM,” katanya
 
Abi menyebut Kementerian Koperasi dan UMKM pernah berjanji UMKM bisa menerima KUR sebesar 500 juta/UMKM dengan bunga tahunan 6%.
 
“Tetapi di waktu yang sama, dirinya mengeluhkan mekanisme pencairan dana yang harus menggunakan surat agunan. Harusnya masalah-masalah teknis begitu segera diambil jalan keluar dengan permen, kepmen atau diskresi. Bukan hanya menganalisis dan mengungkapkan masalah,” ujarnya.
 
Abi Rekso juga menjelaskan bahwa SAS Institute selama punya konsern pada isu-isu koperasi dan usaha kecil mikro. Dirinya menyarankan Kementerian Koperasi dan UMKM melibatkan ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PGI, Keuskupan Katolik, dan lain-lain.
 
“Organisasi keagamaan memiliki hubungan emosional yang baik kepada umat dan program KUR bisa tepat sasaran,” katanya.
 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut pihaknya terus berupaya menyelamatkan UMKM dengan berbagai stimulus guna menekan bertambahnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.
 
Langkah yang dilakukan antara lain mendorong UMKM menerima bansos, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman kepada 60,6 juta UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan formal.
 
Teten mengatakan bahwa Pemerintah juga memprioritaskan adanya transformasi UMKM. Mereka dari yang selama ini mengandalkan offline perlu segera beralih memanfaatkan kemudahan bertransaksi secara online atau ekonomi digital.
 
"Pandemi saat ini semakin mengharuskan UMKM untuk masuk dalam ekonomi digital. Saat ini baru delapan juta UMKM, atau 13 persen saja dari total UMKM, yang sudah terkoneksi secara digital. Kami mentargetkan hingga akhir tahun ini ada tambahan dua juta UMKM yang bisa terhubung ke ekonomi digital, sehingga total akan ada 10 juta UMKM," tuturnya.
 
Sayangnya, kata Teten, tidak serta merta UMKM yang sudah digital itu bisa survive. Diperlukan pendampingan dan dukungan yang besar dari berbagai pihak terutama mereka yang telah berhasil tumbuh di masa pandemi covid-19.
 
"Berbagai survei menunjukkan, tingkat keberhasilan UMKM yang masuk ekonomi digital hanya empat sampai 10 persen. Masalahnya misalnya di pasar online UMKM sudah harus berhadapan dengan brand besar, sementara kemampuan manajemen masih rendah, kapasitas dan volume produksi juga relatif kecil," paparnya.
 

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif