Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo - - Foto: dok Kemenperin
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo - - Foto: dok Kemenperin

Bidik Investasi, Kemenperin Terbitkan Regulasi KPI

Ekonomi pemerintah daerah Investasi Asing Kementerian Perindustrian
Husen Miftahudin • 28 November 2020 12:09
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (pemda) dalam proses perencanaan dan penetapan sebuah Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di dalam wilayahnya. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis KPI.
 
"Sebagai salah satu instrumen untuk memacu investasi, penetapan KPI perlu dilakukan sesuai dengan kriteria, sehingga diharapkan menarik bagi investor masuk, kemudian mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo dalam keterangan resminya, Sabtu, 28 November 2020.
 
Hingga saat ini, total luas KPI di Indonesia lebih dari 611 ribu hektare dengan persentase terbanyak (sekitar 50 persen) ada di pulau Jawa-Bali. Dari total luas KPI tersebut, dibangun sebanyak 121 Kawasan Industri (KI) dengan total luas mencapai 53 ribu hektare.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam periode lima tahun, muncul 41 KI baru, sehingga totalnya mencapai 121 KI. Seluruh kawasan industri ini dipastikan siap untuk menampung para investor, baik dari asing maupun dalam negeri.
 
Sementara itu, luas lahan KI naik 47 persen menjadi 53.340 hektare dalam lima tahun terakhir. Adapun sebanyak 38 KI yang memiliki luas lahan sebesar 14.749 hektar akan dibangun dengan status lahan clean and clear.
 
Di sisi lain, investasi juga terus mengalir deras ke sektor manufaktur, meskipun di tengah imbas pandemi covid-19. Per September 2020, nilainya mencapai Rp210,9 triliun atau naik 37 persen dari periode yang sama tahun lalu.
 
"Aktivitas sektor manufaktur yang berada di dalam kawasan industri ini diyakini akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
 
Lebih lanjut, langkah akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra industri kecil menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
 
"Penetapan KPI seyogianya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI," tegas Dody.
 
Bahkan, adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja juga diyakini dapat mendorong ekspansi perusahaan ke kawasan industri. Sebab, omnibus law tersebut dapat mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan industri baru.
 
"Ada lima tantangan yang dihadapi dalam membangun kawasan industri, yakni penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, infrastruktur, serta pengelola dan tenant," sebutnya.
 
Oleh karena itu, dalam rangka percepatan program pengembangan KPI, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam hal pembagian peran dan wewenang mengenai penetapan dan pengembangan KPI.
 
"Sehingga, tujuan pengembangan KPI sebagai rumah bagi kawasan industri dan industri bisa menarik investasi untuk masuk ke daerah," pungkas Dody.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif