Wakil Presiden Ma'ruf Amin - - Foto: MI/Adam Dwi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin - - Foto: MI/Adam Dwi

RI Bangun Kawasan Industri Halal untuk Jadi Pusat Produsen Global

Ekonomi kawasan industri Industri Halal maruf amin
Eko Nordiansyah • 24 Oktober 2020 14:00
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut perlu langkah strategis dalam membangun kawasan industri halal dalam negeri. Langkah itu harus dilakukan secara simultan dan kolaboratif agar Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia.
 
Di antaranya melalui pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada.
 
"Sehingga kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas serta berdaya saing global," katanya dalam webinar di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Maruf berharap kawasan industri halal (KIH) yang tumbuh dan berkembang akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia.
 
Ia menambahkan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. merupakan langkah awal berkembangnya kawasan industri halal terpadu di Indonesia.
 
Hingga kini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
 
"Selain dua kawasan industri halal tersebut, saya menerima laporan bahwa sudah ada enam kawasan lagi yang mengajukan permohonan penetapan kawasan Industri halal. Saya meminta Menteri Perindustrian untuk segera memprosesnya," ungkapnya.
 
Meski begitu, kawasan industri halal tidak bisa berdiri sendiri, namun harus merupakan bagian dari ekosistem industri halal nasional dan global. Dalam rangka memperkuat ekosistem ini diperlukan insentif dan regulasi yang mendukung secara harmonis dan terpadu bagi industri produk halal yang terintegrasi di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).
 
Saat ini data-data produksi maupun nilai perdagangan produk halal Indonesia belum terefleksi dengan jelas dalam management information system (MIS) yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan antara sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi.
 
"Sehingga statistik data perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN kedepannya dalam mendukung pengembangan industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik," pungkas dia.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif