Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Kadin: Mogok Kerja Boleh, Asal...

Ekonomi Demo Buruh buruh Kadin Omnibus Law
K. Yudha Wirakusuma • 01 Oktober 2020 18:12
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menerbitkan surat edaran terkait rencana mogok kerja massal nasional yang akan dilakukan para pekerja dalam menolak RUU Cipta Kerja.
 
Rencana aksi mogok kerja massal nasional tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama tiga hari, yakni mulai 5-8 Oktober 2020 pada saat Sidang Paripurna DPR RI.
 
Ketua Umum Kadin Rosan Roslani langsung menandatangani surat edaran tersebut pada Rabu, 30 September 2020. Surat tersebut berisi saran, imbauan, serta larangan berdasarkan dua Undang-Undang (UU) yang menjadi landasan Kadin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Seiring dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub Nomor 88 Tahun 2020 telah mengatur bahwa demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat," demikian isi dari SE tersebut pada poin 3, Kamis, 1 Oktober 2020.
 
Namun, SE tersebut juga tertulis, mogok kerja boleh dilakukan asalkan terjadi perundingan yang gagal antara pemberi kerja dengan pekerja. Oleh sebab itu, mogok kerja massal yang akan dilakukan nanti dianggap tidak sah.
 
AdapunPasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan," jelas isi poin 1 dari SE tersebut.
 
"Sebagai pengejawantahan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan Kepmenakertrans Nomor 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, dalam Pasal 3 menegaskan bahwa mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan adalah tidak sah," lanjut SE itu.
 
Kendati demikian, di dalam surat arahan Kadin tertulis, bagi pekerja atau buruh yang tetap kekeuh melaksanakan aksi mogok kerja massal diingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan covid-19.
 
"Kami menyarankan kepada seluruh pekerja/buruh di perusahaan masing-masing untuk mematuhi peraturan mengenai mogok kerja serta ketentuan tentang protokol kesehatan covid-19," kata Rosan.
 
Selain saran, imbauan serta larangan, dalam SE dan surat arahan yang dibuat Rosan, juga tertulis sanksi yang akan diberikan kepada pekerja atau buruh jika tetap mengikuti aksi mogok kerja nasional. Namun, sanksi yang akan dikenakan tersebut tak dijelaskan secara rinci di dalam dua surat yang dibuat.
 
"Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19," isi dari surat itu.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif