Gedung Asuransi Jiwasraya. Foto: dok MI/Ramdani.
Gedung Asuransi Jiwasraya. Foto: dok MI/Ramdani.

Penyelamatan Jiwasraya Melalui Skema Bail In Sudah Tepat

Ekonomi pmn Jiwasraya
Annisa ayu artanti • 05 Oktober 2020 21:40
Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema bail in Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI sudah tepat.
 
Ia mengatakan, skema bail in ini wajar dilakukan karena Jiwasraya dan BPUI 100 persen sahamnya dimiliki oleh negara.
 
"Bail in lewat PMN ini bagian dari restrukturisasi Jiwasraya, artinya bisa menyelamatkan dengan menyuntikan modal, baik modal kerja ataupun modal operasional,” kata Trubus dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kendati demikian, Trubus mengingatkan penerbitan PMN oleh pemerintah itu harus dibarengi dengan adanya target kinerja Jiwasraya ke depan sebelum restrukturisasi berjalan. Ia bilang, jangan sampai ketika PMN tersebut terbit, target kinerja Jiwasraya ke depan belum ada.
 
"Menurut saya PMN itu diberikan dalam konteks situasi good corporate government atau perusahaan yang tengah melakukan perbaikan, misalnya ada perampingan organisasi, atau arah dari organisasi itu mau ke mana. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang seperti apa. Itu yang dilihat, baru bisa bail in melalui PMN,” jelasnya.
 
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI telah diputuskan pemberian PMN senilai Rp22 triliun kepada BPUI untuk mendirikan perusahaan asuransi baru bernama IFG Life.
 
Dana PMN senilai Rp22 triliun akan digunakan IFG Life untuk menjalankan bisnisnya di sektor asuransi yang menyasar produk-produk asuransi kesehatan, jiwa, dan pengelolaan dana pensiun.
 
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga juga sebelumnya mengatakan PMN yang bakal diberikan kepada BPUI dengan skema bail in merupakan kewajiban pemerintah.
 
"Pemegang saham memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dengan cara bail in, bukan bail out. Ini karena skema bail out itu menginjeksi modal ke perusahaan swasta. Sedangkan BPUI itu 100 persen punya pemerintah, negara," kata Arya.

 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif