Ilustrasi UMKM. Foto: Antara/Galih Pradipta
Ilustrasi UMKM. Foto: Antara/Galih Pradipta

Belanja Kemenkes ke Produk UMKM Jadi Percontohan Dorong Pemulihan Ekonomi

Ekonomi UMKM kemenkes
Ilham wibowo • 22 Oktober 2020 13:19
Jakarta: Anggaran belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp150 miliar telah direalisasikan untuk menyerap produk masker kain buatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 27 juta lembar. Langkah tersebut jadi percontohan lembaga pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
 
"Pak Menkes pesan dan saya jual waktu itu realisasinya 27 juta lembar masker buatan UMKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Proses produksi masker berstandar WHO tersebut telah dimulai sejak awal September 2020. Sebanyak sembilan perusahaan agregator terlibat untuk mengkurasi dan menampung hasil produksi dari ratusan komunitas UMKM di berbagai daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Teten mengungkapkan, langkah masker UMKM masuk di anggaran belanja Kemenkes sedianya tidak mudah lantaran prosedur pencairan pembayaran yang dilakukan di akhir atau setelah barang diterima. Berbeda dengan industri besar, pelaku UMKM punya keterbatasan modal usaha untuk merealisasikan pesanan.
 
Kendala tersebut, kata Teten, baru bisa diselesaikan dengan negosiasi di tingkat menteri agar proses belanja berjalan tanpa mengganggu akuntabilitas. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Keuangan) akhirnya menyetujui Kemenkes untuk pembayaran uang muka 50 persen.
 
"Saya lobby Pak Menkes untuk down payment (DP) dulu 50 persen, saya kira soal pertanggungjawaban asal transparan dengan BPKP dan Kementerian Keuangan dan akhirnya bisa," paparnya.
 
Pada saat implementasi UU Cipta Kerja, Teten menambahkan, inisiasi membujuk lembaga pemerintah agar membeli produk UMKM tidak perlu dilakukan. Regulasi baru tersebut akan mengatur secara tegas dan wajib sebanyak 40 persen anggaran belanja Pemerintah perlu dilakukan dari UMKM dalam negeri.
 
"Dalam UU Cipta Kerja sudah diatur kontrak kerja bisa digunakan untuk modal kerja atau mencari pembiayaan, nah untuk UMKM ini tepat kalau dibayar di muka untuk mendapatkan kesempatan ekonomi dalam pengadaan barang di pemerintah," pungkasnya.

 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif