Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dok Kementerian BUMN.jpg
Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dok Kementerian BUMN.jpg

Rangkap Jabatan di BUMN Dinilai Melanggar Etika

Ekonomi BUMN
Medcom • 30 Juni 2020 15:00
Jakarta: Temuan Ombudsman RI terkait kinerja dan rangkap jabatan di sejumlah BUMN dinilai harus menjadi perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Selain melanggar etika publik, hal itu dinilai bentuk pemborosan uang negara.
 
Hal itu diungkapkan Direktur Said Aqil Siroj Institute, M. Imdadun Rahmat menyikapi banyaknya jabatan yang melanggar kepantasan di BUMN.
 
Menurut temuan Ombudsman, terdapat sebanyak 564 jabatan yang melanggar kepantasan di BUMN. Dengan rincian 397 di BUMN, dan 167 di anak perusahaan BUMN. Imdadun menilai praktik tersebut menjadi rapor merah tata kelola Kementerian BUMN.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"5 ratus lebih temuan mengindikasikan parahnya keadaan. Kementerian BUMN itu membawahi aset negara yang bernilai sangat besar, perannya strategis. Sebab melalui BUMN lah negara memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau tidak akuntabel bisa membahayakan negara,” kata Imdadun, Selasa 30 Juni 2020.
 
Imdadun menilai rangkap jabatan merupakan pemborosan uang negara. Negara akan kehilangan kemampuan memenuhi pelayanan dasar bagi rakyat jika ada inefisiensi.
 
“Dari sisi norma, ini pelanggaran kepantasan dan etika publik. Larangan rangkap jabatan bermakna seorang pejabat dituntut fokus pada tanggungjawabnya. Dari sisi manajemen ini menunjukkan buruknya tata kelola. Sedangkan dari sisi fatsun politik, ini menandakan masih kuatnya budaya politik lama yakni politik dagang sapi,” ujarnya.
 
Dalam situasi krisis pandemi covid-19, fenomena rangkap jabatan di BUMN, kata Imdadun, berseberangan dengan semangat Presiden Jokowi yang menghendaki adanya sense of crisis. Wujudnya penghematan, kerja cepat, fokus pada tanggungjawabnya, dan akuntabilitas.
 
"Temuan Ombudsman ini harus menjadi alarm bagi Pak Erick Thohir. Rangkap jabatan lebih dari 500 kasus menunjukkan bahawa kebijakan by design bukan by accident. Dalam situasi pandemi begini, ini momentum pembenahan dan bersih-bersih,” kata Imdadun.
 
Baca: Ombudsman: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan
 
Imdadun juga menyinggung tidak adanya progres nyata terkait deradikalisasi di BUMN. Selama satu tahun melakukan pengamatan, Imdadun menilai gerakan pro-khilafah masih beraktifitas secara nyaman dan menyedot dana dari BUMN untuk aktifitas mereka.
 
"Sudah satu tahun lalu SAS Institute menyerukan pentingnya langkah nyata deradikalisasi di BUMN. Tapi hingga hari ini tidak ada langkah apa-apa. Kadang kita, aktivis pluralisme, toleransi, lembaga-lembaga yang bekerja untuk pilar kebangsaan ini merasa diremehkan. Di saat kader-kader muda ingin berdakwah dan berkontribusi atas deradikalisasi di BUMN, tidak kunjung dibuka pintunya,” ujar Imdadun.
 
Dirinya menekankan, SAS Institute akan terus konsisten menjadi garda terdepan melawan radikalisme, menguatkan pilar kebangsaan dan meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia.
 
"Kami akan terus berkampanye untuk toleransi, kerukunan dan anti kekerasan. Kami terus memantau lembaga-lembaga negara termasuk BUMN, jangan sampai justru menjadi sarang berkembangnya ideologi yang merongrong negara" tambahnya.
 
Menurut Imdadun, Menteri BUMN harus memperhatikan cara berkomunikasi para staf khususnya terutama jubir-jubirnya. Sebab, publik semakin cerdas serta melakukan cek dan ricek di platform digital dengan mudah.
 
“Data digital tidak hilang. Kebohongan dan manipulasi dengan cepat diketahui publik. Dalam kondisi krisis, membangun kepercayaan kepada masyarakat luas itu penting, bukan menjauhkan dari masyarakat,” ujarnya.
 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif