Ilustrasi SPKLU. Foto: Medcom.id
Ilustrasi SPKLU. Foto: Medcom.id

Pemerintah Jamin Kemudahan Perizinan Usaha SPKLU

Ekonomi Kementerian ESDM Kendaraan Listrik SPKLU
Suci Sedya Utami • 22 September 2021 13:44
Jakarta: Pemerintah menyederhanakan perizinan berusaha infrastruktur stasiun pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021.
 
Penetapan wilayah usaha untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sebelumnya membutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, saat ini dapat digantikan dengan dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan SPKLU.
 
Sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), termasuk badan usaha SPKLU memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Kementerian Investasi atau BKPM Helmi Satriawan menyampaikan pemerintah benar-benar ingin mempercepat perizinan berusaha.
 
"Kami meminta koordinasi dan dukungan dari semua pihak agar proses transisi kemudahan perizinan ini berjalan dengan baik" ujar Helmi dilansir dari laman Kementerian ESDM, Rabu, 22 September 2021.
 
Dalam mempercepat perizinan berusaha, saat ini pemerintah juga telah melakukan upaya penyederhanaan melalui platform sistem Online Single Submission Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-PBBR) untuk Perizinan Berusaha secara daring.
 
Dalam penerapannya, sistem OSS PBBR masih terus dilakukan penyempurnaan dan untuk sementara beberapa perizinan Non-KBLI khususnya untuk penetapan wilayah usaha dan nomor identitas SPKLU dan SPBKLU saat ini masih dilakukan diluar OSS PBBR melalui aplikasi perizinan usaha dan operasional ESDM.
 
"Ke depannya diharapkan sistem OSS PBBR juga akan terintegrasi dengan aplikasi perizinan ESDM sehingga dapat lebih mempermudah bagi Badan Usaha dalam melakukan proses Perizinan Berusaha," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.
 
Executive Vice President Marketing and Products Development PLN Hikmat Drajat menyampaikan pihaknya siap mendukung infrastruktur KBLBB dan PLN sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur KBLBB terlebih dahulu.
 
Kementerian ESDM saat ini bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN (Persero), dan PT Len Industri (Persero) menyusun kebijakan roadmap SPKLU hingga 2024. Kerja sama berbagai pihak dalam ekosistem KBLBB di Indonesia sangat diperlukan agar era kendaraan listrik segera terwujud.
 
"Teknologi KBLBB dan SPKLU masih terus berkembang, termasuk pengembangan baterai, sistem charging, dan juga manajemen pengelolaannya yang sebagian besar secara daring," ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari.
 
Saat ini Kementerian ESDM juga sedang menyiapkan sistem informasi integrator untuk SPKLU dan SPBKLU sehingga nantinya dapat memudahkan akses informasi dan perizinan bagi Badan Usaha SPKLU dan SPBKLU, juga memudahkan monitoring bagi Kementerian/Lembaga terkait.
 
"Kami mengapresiasi keseriusan berbagai pihak yang telah mendukung percepatan ekosistem KBLBB ini. Selain instansi pemerintah, berbagai badan usaha juga telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program percepatan KBLBB melalui produksi kendaraan listrik, baterai, hingga infrastruktur pengisian melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)," tutup Rida.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif