Gedung Pertamina. Foto: dok Pertamina.
Gedung Pertamina. Foto: dok Pertamina.

Restrukturisasi Pertamina Bakal Untungkan Negara

Ekonomi mahkamah konstitusi BUMN Pertamina
Media Indonesia.com • 04 Oktober 2021 14:00
Jakarta: Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait restrukturisasi PT Pertamina (Persero). Putusan itu membuat Pertamina bisa lebih fokus menjalankan aksi korporasi sehingga menambah kontribusi terhadap penerimaan negara.
 
"Kita semua harus menghormati putusan MK. Dan diharapkan, setelah ini Pertamina bisa lebih concern menjalankan restrukturisasi," jelas Faisol kepada media, dilansir Mediaindonesia.com, Senin, 4 Oktober 2021.
 
Faisol menyebut restrukturisasi Pertamina merupakan aksi korporasi biasa. Banyak perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri melakukan hal serupa. Termasuk beberapa BUMN pun sudah melakukan. Karena secara prinsip, pembentukan subholding sebenarnya merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja usaha.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"BUMN juga sudah banyak yang melakukan restrukturisasi. Ini semua demi meningkatkan daya saing, baik regional maupun global, di masa mendatang," tegasnya.
 
Melalui restrukturisasi, Pertamina memang lebih fokus pada pada bidang masing-masing. Misal Commercial & Trading Subholding fokus pada peningkatan penjualan dan revenue perusahaan. Begitu pula Upstream Subholding yang fokus pada bisnis hulu Pertamina.
 
"Jadi semua fokus pada bidang masing-masing, sehingga bisa menjalankan penugasan pemerintah dengan baik, sambil tetap menjalankan misi perusahaan untuk meraih laba," kata dia.
 
Sebelumnya, Rabu, 29 September 2021, MK menolak gugatan Federasi Serikat Buruh (FSB) Pertamina terkait restrukturisasi. Uji Materil dilakukan terhadap Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN terhadap Pasal 33 UUD 1945.
 
Sebagaimana putusan MK, Faisol juga berpendapat, bahwa aksi korporasi tidak melanggar konstitusi dan UU tentang BUMN. Restrukturisasi, lanjutnya, juga tidak menghilangkan pengendalian negara terhadap BUMN.
 
Di sisi lain, IPO bahkan bisa membuat pengelolaan perusahaan bersifat transparan dan terbuka. Melalui keterbukaan tersebut, kinerja perusahaan bahkan dapat dimonitor oleh publik. "Ini tentu sangat positif. Publik bisa melihat dan menilai, apakah kinerja perusahaan baik atau tidak," jelasnya.
 
Sementara menyangkut kekhawatiran FSB Pertamina, Faisol menegaskan, juga menjadi perhatian DPR. Terutama, agar pengendalian negara kepada Pertamina mutlak sifatnya.
 
"Komisi VI akan menjalankan fungsinya," tegas Faisol.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif