Ilustrasi pemanfaatan energi nuklir - - Foto: dok AFP
Ilustrasi pemanfaatan energi nuklir - - Foto: dok AFP

Tarif Listrik Lebih Murah, Pemerintah Ditantang Bangun Pembangkit Nuklir Sebelum 2045

Ekonomi Listrik Pembangkit Listrik nuklir Tarif Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Insi Nantika Jelita • 25 November 2021 13:38
Jakarta: Pengamat energi Kurtubi meminta pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) lebih cepat sebelum 2045. Hal itu guna mendukung target netral karbon pada 2060.
 
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, dia mengatakan, pengembangan PLTN menjadi pertimbangan pemerintah.
 
"Masuknya tenaga nuklir lebih cepat, lebih bagus. PLTN kan sudah diakui masuk RUPTL. Perlu kita dorong untuk dipercepat. Untuk mengganti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batu bara yang sudah tua," ujarnya dikutip Kamis, 25 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Harga listrik tenaga nuklir pun dinilai lebih ekonomis ketimbang dengan pemakaian energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Kurtubi menyebut, tarif tersebut di kisaran angka 6-7 cent per kilo watt hour (kWh).
 
Sementara, untuk harga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diperkirakan mencapai USD8,5-USD10,15 cent per kWh tergantung kapasitas. Selain itu, Ketua Bidang Mineral dan Energi DPP Partai NasDem itu menyatakan, ketahanan listrik dengan energi nuklir lebih besar ketimbang sumber EBT lainnya yang bergantung pada cuaca.
 
"Ini lebih murah dibanding harga EBT lain. Kalau ini dikembangkan, bisa berdaya saing global. Saya yakin dengan PLTN, kebutuhan listrik akan terpenuhi 24 jam," klaimnya.
 
PLTN ini bukanlah seperti membangun bom nuklir, yang selama ini kata Kurtubi, dibayangkan oleh banyak orang. Kurtubi berkeyakinan kejadian meledaknya reaktor nuklir di PLTN Fukushima Daiichi di Jepang pada 2011 tidak akan terjadi, jika pembangunan dirancang dengan terukur.
 
"PLTN ini bukan bom nuklir. Teknologi nuklir memanfaatkan air untuk diubah menjadi listrik. PLTN ini mulai kita sadari teknologinya sudah bagus, ini sudah generasi keempat, tidak terjadi lah kecelakaan seperti di Fukushima," ucapnya.
 
Sementara, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, Presiden Joko Widodo telah tegas menginginkan ada roadmap yang jelas soal transisi energi.
 
Dia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan target pemerintah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen di 2030.
 
"Presiden Jokowi dalam COP26 pun menyampaikan Indonesia akan mempersiapkan kesepakatan Paris Agreement dengan tindak lanjut kepada perusahaan di BUMN soal peralihan dari energi fosil," sebutnya.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif