Nurul Arifin - - Foto:Antara/ Reno Esnir
Nurul Arifin - - Foto:Antara/ Reno Esnir

Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR Sudah 80%

Ekonomi buruh Dunia Usaha Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 10 September 2020 18:44
Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan diselesaikan dalam waktu dekat. Pembahasan tersebut dilakukan oleh pemerintah bersama pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta perwakilan 16 federasi pekerja.

"Saat ini pembahasan Omnibus Law Ciptaker sudah mencapai 80 persen. Harapannya pada masa sidang 2020 ini, RUU Omnibus Law Ciptaker bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat," kata Nurul Arifin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.
 
Terkait kewajiban pengusaha dalam memberikan bonus kepada pekerja akan dibicarakan lebih dalam. Menurutnya, kebijakan ini melindungi hak pekerja, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.
 
Dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, memang terdapat klausul tentang ketentuan mengenai bonus pekerja. Pemberian bonus tersebut diatur dalam Pasal 92 Bab IV tentang Ketenagakerjaan. Di sini disebutkan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memberikan bonus hingga lima kali upah bagi mereka yang telah bekerja minimal 12 tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semuanya dalam tahap akhir. Masih ada satu dua harmonisasi lagi yang perlu dilakukan. Tinggal kesepakatan ini dinarasikan menjadi legal drafting. Ini nantinya antara pemerintah dan sembilan fraksi di DPR. Pasal ketenagakerjaan yang selama ini dianggap paling krusial juga sudah disepakati bersama, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, dan beberapa serikat buruh. Kesepakatan sudah terjadi dan tinggal dituangkan di dalam draft legislasi," jelas dia.
 
Ia menambahkanomnibus lawbisa mengubah pendekatan industri yang sebelumnya mengandalkan upah murah dari buruh menjadi konsep human capital yaitu pekerja dengan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, mempunyai fleksibilitas dan kemampuan melakukan inovasi.
 
"Perubahan lanskap bisnis ini pada satu sisi menguntungkan bagi buruh atau pekerja terampil dan profesional karena mereka mempunyai posisi tawar yang kuat di dalam industri. RUU Cipta Kerja ini dibuat dalam konteks untuk memberikan peningkatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kepada pekerja," ungkapnya.
 
Ikhtiar DPR selaras dengan upaya Kementerian Tenaga Kerja dalam mencari titik temu yang mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan pekerja, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan.
Bahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa tidak benar kalau RUU Cipta Kerja hanya untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dengan mempermudah investasi.
 
"Kepentingan dari UU ini adalah mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas, tapi di situ kami harus jaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja dan buruh, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan," katanya.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif