Iilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Iilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Tuduhan Trade Remedies Berpotensi Gerus Devisa Rp26,5 Triliun

Ilham wibowo • 08 Juni 2020 16:27
Jakarta: Pandemi covid-19 yang belum tuntas beberapa bulan terakhir telah meningkatkan tren proteksionisme dan uniteralisme dalam perdagangan internasional. Tuduhan trade remedies pun cenderung dilakukan kepada negara dengan manufaktur besar termasuk Indonesia.
 
Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati mengatakan bahwa 16 inisiasi tuduhan baru selama pandemi covid-19 yakni 10 antidumping dan enam investigasi safeguard oleh negara tujuan ekspor kepada produk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi tuduhan trade remedies tahunan kepada produk RI yakni 14 inisiasi.
 
"Semua tuduhan tersebut berpotensi akan menyebabkan hilangnya devisa negara yang diperkirakan USD1,9 miliar atau setara Rp26,5 triliun. Suatu angka yang tidak sedikit di tengah membutuhkan sumber-sumber devisa untuk pendapat negara," ujar Pradnyawati dalam webinar, Senin, 8 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terdapat delapan produk unggulan ekspor yang dituduh terlibat dalam antidumping dan safeguard yakni monosodium glutamat, produk baja, produk aluminium, produk kayu, produk benang tekstil, bahan kimia, mattress bed, dan produk otomotif. Sejumlah negara yang tercatat aktif melakukan penyelidikan sebelum pandemi terjadi di antaranya India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Turki.
 
"Banyak negara-negara maju dan berkembang yang intens menuduh Indonesia melakukan dumping dan safeguard selama pandemi ini," ujarnya.
 
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Srie Agustina memaparkan bahwa trade remedies merupakan instrumen yang digunakan secara sah untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuknya bisa berupa bea masuk antidumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.
 
"Indonesia berada di peringkat delapan negara yang sering menjadi target penyelidikan dan penerapan anti-dumping measure di dunia," kata Srie.
 
Menurutnya, sebanyak 212 inisiasi penyelidikan antidumping terjadi pada periode 1995-2019. Sebanyak 140 kasus atau sekitar 66 persen di antaranya berakhir pada pengenaan BMAD dan sisanya berhasil dipatahkan saat dalam proses penyelidikan.
 
Eksportir Indonesia perlu lebih fokus memperhatikan dan memahami trade remedies sebelum melakukan ekspansi ke negara tujuan. Instrumen tersebut bisa digunakan sebuah negara dengan mengabaikan prinsip-prinsip utama perdagangan bebas.
 
“Melihat ini kita mengambil sisi positifnya saja, Indonesia dipandang sebagai kekuatan setara dengan negara-negara industri dunia dan Indonesia sendiri menduduki peringkat ke delapan,” paparnya.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif