Ilustrasi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ilustrasi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Hingga Mei, Realisasi Penyaluran Dana Desa 40,2%

Ekonomi kementerian keuangan dana desa
Eko Nordiansyah • 03 Juni 2020 11:25
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran dana desa sampai dengan 29 Mei 2020 telah mencapai Rp28,61 triliun. Realisasi penyaluran dana desa setara dengan 40,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun ini.
 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan penyaluran dana desa mengalami percepatan setelah adanya relaksasi pencairan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 
"Dengan adanya relaksasi pensyaratan penyaluran dana desa, penyaluran dana desa sampai dengan akhir Mei dapat mencapai 45 persen pagu dana desa," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam sepekan sejak 20 hingga 29 Mei, tercatat ada 15.460 desa salur dengan nilai Rp2,29 triliun untuk tahap I dan 25.975 desa salur dengan nilai Rp3,78 triliun untukk tahap II. Sehingga totalnya ada 41.435 desa dengan penyaluran Rp6,07 triliun.
 
Menurut dia, penyaluran dana desa meningkat signifikan setelah ditetapkannya PMK 50/2020, dalam tujuh hari penyaluran meningkat. Bukan hanya itu, dampak relaksasi penyaluran juga lebih besar pada penyaluran dana desa tahap II.
 
"Penyaluran dana desa pada periode 20 sampai 29 Mei tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat penyaluran dana desa pada 4-19 Mei yang hanya sebesar Rp1,97 triliun," jelas dia.
 
PMK 50/2020 mempermudah syarat pencairan dana desa untuk tahun ini. Sebelumnya, pencairan dana desa untuk tahap I diwajibkan memenuhi tiga persyaratan. Pertama, yaitu peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur rincian dana desa, peraturan desa (Perdes), dan surat kuasa.
 
Untuk pencairan tahap II, tidak diwajibkan persyaratan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian dana desa sebagaimana seharunya. Pemerintah daerah diminta berperan aktif melaporkan desa layak salur dalam sistem OMSPAN di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
 
Sementara untuk pencairan tahap III sama seperti ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Desa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan realisasi penyerapan, laporan konvergensi stunting, dan Perkades untuk bisa mencairkan dana desanya.

 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif