Ilustrasi. FOTO: MI/ARYA MANGGALA
Ilustrasi. FOTO: MI/ARYA MANGGALA

Startup Harus Mampu Kawal Bisnis di Tengah Covid-19

Ekonomi Virus Korona startup
Angga Bratadharma • 04 Juni 2020 06:20
Jakarta: Dalam tahun 10 terakhir, perkembangan bisnis startup di Indonesia tumbuh pesat didukung oleh kemajuan teknologi digital serta tumbuhnya pengguna internet di Tanah Air. Dalam laporan bertajuk 'Mapping & Database Startup Indonesia 2018' dari Indonesia Digital Creative Industry Society jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia mencapai 992 startup.
 
Salah satu alasan merebaknya startup adalah strategi pendanaan bisnis yang unik dan menarik, karena sangat bergantung pada suntikan dana para investor agar tetap bertahan di tengah kompetisi bisnis yang cukup sengit. Namun, dalam praktiknya tidak semudah itu, dunia ekonomi digital sering mengalami pasang surut yang berimbas pada kondisi finansial.
 
Apalagi dengan merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia telah memukul banyak aktivitas usaha dari berbagai skala, tidak terkecuali perusahaan rintisan atau startup. Kondisi itu tentu perlu diperhatikan dengan baik agar tidak terus menerus memberikan efek negatif bagi perusahaan rintisan di masa depan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Survey Tech in Asia terhadap lebih dari 140 pelaku industri profesional dan pendiri startup di Asia menyebutkan beberapa sektor yang paling terkena dampak krisis antara lain, perjalanan (3,8 poin), perumahan (3,3 poin), media (3,2 poin), serta marketplace dan platform (3,2 poin).
 
Hal ini juga berdampak kepada investor yang menjadi sangat berhati-hati dalam menambah atau menanamkan modal kepada para pemilik usaha rintisan. Maka, para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga hubungan dengan investor.
 
Menurut CEO Jagartha Advisors FX Iwan pelaku usaha rintisan perlu memerhatikan posisi lini usahanya saat ini, antara lain dari efisiensi alokasi anggaran dalam melakukan kegiatan 'bakar uang' atau burn rate dan estimasi runway yang dimiliki sebelum kehabisan modal.
 
"Selanjutnya, pemilik usaha dapat mengevaluasi kelayakan model bisnis saat ini dibanding tiga bulan hingga tiga tahun ke depan. Tidak kalah penting, mengatur strategi untuk memelihara hubungan dengan investor jangka panjang juga diperlukan," kata Iwan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Juni 2020.
 
Terkait menjaga agar mood investor tetap tinggi di tengah tantangan krisis, Iwan menilai, pemilik usaha dapat melakukan tiga pendekatan. Pertama melakukan review kembali terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak prioritas pada kondisi saat ini dan memangkas biaya promosi berlebihan atau 'bakar uang' untuk meningkatkan efisiensi dari pengeluaran.
 
Kedua menyiapkan strategi pivot bisnis jangka pendek atau mengubah model bisnis dengan tetap berpijak pada visi bisnis yang dimiliki sehingga tetap menjaga sirkulasi revenue stream di tengah pandemi. Selain itu, pivot membantu pelaku usaha untuk dapat menemukan ide-ide inovasi baru agar bisnis menjadi lebih fleksibel.
 
Ketiga, menyiapkan skenario yang berbeda-beda sebagai rencana cadangan di masa-masa krisis seperti ini. Perkirakan skenario bisnis usaha dari segala aspek, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang karena akan membuat perusahaan lebih siap jika mengalami masa-masa krisis lainnya di masa yang akan datang.
 
"Salah satu skenario yang mulai banyak dijalankan oleh perusahaan saat ini ialah merumahkan karyawan, membatalkan kemitraan, menunda pembayaran, sampai mengurangi gaji karyawan demi menjaga beban operasional dan pendapatan agar tetap di level rasional, yang mana skenario ini sudah disepakati secara legal oleh pihak-pihak terkait," jelas Iwan.
 
Di sisi lain, Iwan mengatakan, aspek legal merupakan salah satu elemen penting bagi manajemen sebelum melakukan aksi masif seperti pengurangan beban operasional atau pembatalan kemitraan. Di tengah pandemi covid-19, penerapan prinsip hukum force majeure menjadi pilihan perusahaan.
 
Hal itu untuk membatalkan atau mengubah ketentuan hubungan dengan pihak-pihak baik di luar maupun di dalam perusahaan termasuk dengan karyawan. Namun, penting diingat walaupun force majeure merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam hukum perdata di Indonesia, keberlakuannya akan dilihat secara kasus per kasus (case by case basis).
 
"Dan biasanya akan kembali kepada persetujuan dari para pihak yang terlibat atau bahkan perlu dibawa untuk diputuskan oleh suatu proses ajudikasi/persidangan yang berlaku sebelum prinsip force majeure dapat diterapkan," pungkasnya.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif