Lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan mengidentifikasi keberadaan pelaku usaha distribusi bahan pokok di wilayahnya masing-masing, berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mencegah aksi spekulasi, mengidentifikasi jumlah stok bahan pokok, dan ketahanan pangan.
"Serta mengawal kelancaran distribusi beras medium Bulog dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)," ujar Agus, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barang Kebutuhan Pokok menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Sofitel Bali Nusa Dua, Kabupaten Badung dikutip Jumat, 27 November 2020.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Agus menekankan sinergi pemerintah pusat dan daerah penting dilakukan guna menghadapi potensi kenaikan permintaan bapok dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sebab secara historis dalam beberapa waktu ke depan akan ada potensi kenaikan permintaan bahan pokok menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Kondisi rendahnya harga di tingkat petani selama masa pandemi covid-19 juga dapat menyebabkan penurunan pasokan karena berkurangnya insentif untuk berproduksi. Selain itu, kondisi musim hujan pada akhir tahun juga bisa mengganggu kelancaran distribusi dan pasokan.
"Sehingga, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan antisipasi kecukupan pasokan bahan pokok di daerahnya masing-masing sejak dini," tegasnya.
Dia bilang potensi kenaikan permintaan diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merasakan dampak negatif atas perlambatan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah langkah antisipasi demi pemenuhan kecukupan stok dan pasokan bapok di daerah-daerah.
"Antisipasi harus dilakukan jauh-jauh hari, khususnya saat permintaan masyarakat berangsur-angsur pulih agar masyarakat tidak terbebani gejolak harga dan kelangkaan bapok menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021," imbuhnya.
Mendag mengungkapkan pemda memiliki informasi ketersediaan bahan pokok yang lebih detail. Oleh karena itu, ia berharap para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha distribusi di wilayahnya, dan melakukan pendataan jalur distribusi komoditas bapok.
"Serta melakukan langkah intervensi lebih cepat bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Bulog," pungkas Agus.
(ABD)