Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun kapal patroli multi purpose. Foto: Dok. Kementerian perhubungan
Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun kapal patroli multi purpose. Foto: Dok. Kementerian perhubungan

Ditjen Hubdat Kemenhub Bangun Kapal Patroli

Ekonomi Kementerian Perhubungan
Husen Miftahudin • 05 Juli 2020 11:21
Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun kapal patroli multi purpose. Rencana tersebut bakal direalisasikan pada tahun ini dengan membangun sebanyak tiga unit.
 
Ketiga kapal patroli yang akan dibangun ini rencananya akan digunakan untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan-Bangka Belitung (kapal ukuran 12 meter), Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (kapal ukuran 12 meter), serta Wilayah XXIV Maluku Utara (kapal ukuran 17 meter).
 
"Kesiapan keamanan dan keselamatan dapat menjadi solusi dalam menjawab permasalahan yang terus meningkat di samping meningkatkan pelayanan agar masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi. Utamanya konektivitas wilayah, distribusi logistik, dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Minggu, 5 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, fungsi penyelenggaraan, pelayaran keselamatan, dan keamanan pelayaran Sungai, Danau, Penyeberangan (SDP) yang sebelumnya diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Laut kini telah dialihkan ke Ditjen Perhubungan Darat c.q Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).
 
"Hal ini menjadi tantangan baru bagi Ditjen Perhubungan Darat untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, dan kelembagaannya. Dengan ini saya juga meminta peran serta semua pihak di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat khususnya Direktorat TSDP untuk saling bekerja sama dalam percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan TSDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya serta masyarakat dapat merasakan manfaatnya," tutur dia.
 
Budi menjabarkan, implementasi Permenhub 122/2018 yang dapat dilakukan Direktorat Transportasi TSDP berupa perencanaan peningkatan atau pembangunan sarana SDP, yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air, dan kapal patroli.
 
Kemudian perencanaan peningkatan atau pembangunan prasarana SDP, yaitu pembangunan pelabuhan atau dermaga di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Lalu penyusunan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, serta pembentukan kelembagaan.
 
"Saya rasa kita harus banyak belajar dari kecelakaan kapal di Danau Toba. Semoga hal tersebut dapat menjadi pemicu kita untuk melakukan perubahan dan mendampingi operator maupun masyarakat yang terbentang luas di wilayah Indonesia yang sebagian besar perairan," harap dia.
 
Budi juga menegaskan keselamatan pelayaran SDP adalah hal yang utama. Dalam hal ini ia mengaku akan terus terus belajar dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Termasuk cara penanganan kecelakaan di ranah SDP.
 
"Tugas yang diemban ini tidaklah ringan. Namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, hal tersebut dapat kita wujudkan secara bersama-sama," tutup Budi.
 

(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif