Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming. Foto : HIPMI.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming. Foto : HIPMI.

Hipmi Sambut Positif Langkah Erick Thohir Libatkan Swasta

Ekonomi bumn Erick Thohir
Husen Miftahudin • 24 Mei 2020 10:43
Jakarta: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming menyambut positif keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait pelibatan pihak swasta dalam menggarap proyek dalam negeri di bawah Rp14 miliar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 
Perusahaan swasta memiliki peranan besar dalam membantu pemerintah mengelola sejumlah proyek pembangunan dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan mengembangkan usahanya.
 
"Sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi untuk negara. Lagi pula, perusahaan swasta memiliki peranan penting untuk meningkatkan neraca perdagangan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan," ujar Maming dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Minggu, 24 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Maming menjelaskan di Hipmi terdapat banyak pengusaha UMKM dan startup yang memiliki potensi untuk berkembang. Namun acap kali mereka terbentur masalah persaingan tidak sehat dan praktik monopoli ketika ada kesempatan untuk bersinergi dengan pemerintah.
 
"Perlu support maksimal dari pemerintah agar ke depannya generasi muda tidak ragu untuk jadi pengusaha. Di Hipmi sendiri mayoritas terdiri dari pelaku UMKM dan startup, mereka memiliki keahlian dan menguasai bidang usaha masing-masing, namun potensi ini sering kali belum tersentuh karena minimnya kesempatan untuk bersinergi dengan pemerintah," imbuh Maming.
 
Dengan keputusan ini, Maming berharap pemerintah dapat membuat skema kerja sama dengan perusahaan swasta dan melibatkan pihak swasta dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur publik. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta diyakini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
 
"Keuntungan yang didapatkan pemerintah antara lain dapat mengurangi belanja APBN dan pinjaman, tidak menimbulkan utang, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Sementara untuk pihak swasta, mereka dapat memperoleh kompensasi secara langsung atau tidak langsung dan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam menjaring relasi bisnis ke depannya," urai Maming.
 
Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan bahwa perusahaan BUMN dilarang mengikuti tender proyek di bawah Rp14 miliar. Proyek di bawah nilai tersebut harus dikerjasamakan dengan UMKM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghapus praktik monopoli proyek dan membantu pelaku UMKM.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif