Menteri BUMN Erick Thohir - - Foto: MI/ Susanto
Menteri BUMN Erick Thohir - - Foto: MI/ Susanto

Erick Thohir Wajibkan Direksi BUMN Teken Kontrak Kerja, Kalau Gagal Wajib Mundur

Ekonomi BUMN Pergantian Direksi BUMN Erick Thohir
Husen Miftahudin • 28 November 2020 17:28
Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan calon direksi BUMN menandatangani kontrak manajemen dan kontrak kinerja tahunan. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Tahunan Direksi BUMN.

Beleid ini mengikat setiap calon petinggi BUMN agar bekerja sesuai dengan target yang adil dan terukur. Target dan Key Performance Index (KPI) mesti dipenuhi, bila gagal, maka petinggi BUMN tersebut akan dicopot.
 
Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib untuk menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya. Hal ini juga berlaku bagi direksi yang akan diangkat kembali atau direksi yang dipindahkan jabatannya. Pun, juga berlaku bagi pelaksana tugas untuk jabatan direksi lainnya.
 
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menyambut baik langkah Kementerian BUMN yang menerapkan aturan terkait kontrak kerja direksi. Menurutnya, hal ini menunjukkan tekad dan komitmen BUMN untuk mencapai target sebagai pelayan masyarakat sekaligus organisasi bisnis profesional yang berorientasi keunggulan kompetitif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini kan kalau dia tak perform tak sesuai dengan KPI, dia mundur. Ini menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab, khususnya terkait bagaimana BUMN itu bisa menjadi pelayan masyarakat, fungsi sosial dan publiknya," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu, 28 November 2020.
 
Dia memberi saran agar target yang ditetapkan bisa diselaraskan dengan kondisi masing-masing BUMN. Misalkan pada BUMN yang mengalami kerugian, KPI-nya bisa berubah menjadi untung.
 
"Atau kalau untungnya besar, mereka harus melakukan KPI lain. Misalkan public service obligation (kewajiban pelayanan publik) yang lebih besar lagi," paparnya.
 
Dalam salah satu pasal aturan disebutkan bahwa kontrak kerja ini memuat janji direksi untuk memenuhi target yang diformulasikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang diberi menteri. Petinggi BUMN juga dituntut memenuhi KPI untuk mengontrol laju perusahaan secara terukur.
 
Parameter lain yang ditetapkan adalah tuntutan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Adapun tujuan penerapan KPI ini adalah untuk memastikan pencapaian sasaran strategis, efektivitas, mengkalkulasi risiko, kapitalisasi potensi, menumbuhkan kinerja, dan menilai performa setiap petinggi BUMN secara adil.
 
"Saya kira itu bagus ya, jadi bukan hanya direksi tapi kontrak bagi komisaris juga diperlukan. Khususnya komisaris di BUMN yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah. Bagaimana KPI-nya jangan sampai ada korupsi, jangan sampai ada fraud. Itu bisa dilakukan semua lini. Jadi ada tanggung jawab yang jelas dan dapat mencapai target tertentu," ungkap Bhima.
 
Terdapat lima parameter yang mesti dipenuhi petinggi BUMN dalam menjalankan perusahaan. Parameter itu adalah BUMN yang dikelola mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Petinggi BUMN juga dituntut menampilkan sisi kepemimpinan teknologi yang unggul, mampu meningkatkan investasi, serta mengembangkan talenta anak muda Indonesia.
 
Secara tegas, aturan ini memuat konsekuensi pengunduran diri petinggi BUMN apabila gagal memenuhi target. Aturan berlaku untuk semua BUMN dan anak usahanya, baik perusahaan terbuka maupun tidak.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif