Ilustrasi PLTSa. Foto: dok MI.
Ilustrasi PLTSa. Foto: dok MI.

Ada Payung Hukum, Daerah Jangan Ragu Bangun PLTSa

Ekonomi Listrik Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Ade Hapsari Lestarini • 07 Mei 2021 16:48
Jakarta: Pemerintah daerah diminta untuk segera merealisasikan Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL) (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/PLTSa) guna menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Hingga 2022, pemerintah menargetkan realisasi 12 PSEL.
 
Peneliti Pusat Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Agunan Samosir menjelaskan, pemerintah sudah memiliki payung hukum Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Pada pasal 15 disebutkan, berbagai pemangku kepentingan, terutama di daerah, mesti mendukung penuh agar target tidak meleset.
 
Bahkan, ditegaskannya, sudah ada dukungan finansial bagi daerah yang merealisasikan PSEL yaitu, pembiayaan pengeloaan sampah ditetapkan maksimal Rp500 ribu per ton. Kemudian, nilai pembelian listrik dari PSEL juga sudah ditetapkan yakni sebesar 13,35 sen dolar per kWh dengan PLN sebagai standby buyer PSEL.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harapannya 12 kota prioritas di dalam Perpres 35 Tahun 2018, setelah Surabaya selesai dapat menggugah agar bisa mempercepat pembangunan PSEL. Sampah-sampah di Rawakucing (Kota Tangerang), Bantar Gebang (Kota Bekasi), Sari Mukti (Kota Bandung) sudah gawat sekali," ungkap dia, dikutip Jumat, 7 Mei 2021.
 
Menurutnya, kepala daerah bisa menggunakan PMK 26 tahun 2021 Tentang Dukungan Pendanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah di Daerah sebagai acuan insentif pembiayaan bagi daerah. Kehadiran PSEL, diyakini akan menjadi daya tarik karena bisa menjadi salah satu jalan keluar dari masalah sampah yang sampai saat ini belum terselesaikan di berbagai daerah.
 
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, PLN seharusnya bisa melihat bahwa PSEL merupakan investasi jangka panjang dan terdapat manfaat besar dari pengelolaaan pembangkit dari sampah, lebih dari sekedar listriknya. Mamit mengatakan, harusnya pola pemikiran dari Pemda atau PLN adalah bagaimana bisa mengurangi sampah secara signifikan mengingat pengelolaan sampah ini menjadi pekerjaan rumah yang besar.
 
Indonesia, kata Mamit, merupakan salah satu negara yang buruk dalam mengelola sampah. Ia optimistis dengan adanya PSEL ini, pengelolaan lingkungan bisa menjadi lebih baik melalui pemusnahan yang signifikan. Sehingga tidak menyisakan kewajiban pengendalian dampak negatif di kemudian hari dan tentunya juga memberikan produk tambahan berupa listrik yang dihasilkan.
 
Baca: Jokowi Ingin Kota Lain Contoh Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Surabaya
 
"Jadi dalam kegiatan PSEL, tujuan utamanya bukanlah adalah menghasilkan listrik, tapi bagaimana sampah terkelola dengan baik. Selain itu, saran dari KPK terkait agar tidak membebani keuangan APBN juga menjadi kehati-hatian bagi Pemda maupun pemerintah pusat terkait pengembangan PLTSa ini," jelas Mamit.
 
Untuk PSEL Tangerang misalnya, Mamit melihat ada kegamangan dari Pemda dalam melaksanakan proyek yang merupakan Program Strategis Nasional ini. Pemerintah Kota berupaya melakukan berbagai kegiatan diluar program PSEL, meskipun proses tender telah terselesaikan.
 
Tentunya, perlu diingat bahwa pemecahan masalah sampah yang sudah dalam kondisi yang darurat, membutuhkan teknologi yang dapat dengan cepat diimplementasikan, sehingga teknologi yang dipilih tentunya perlu terbukti telah bisa dilakukan dalam skala komersial, dan bukan lagi skala riset.
 
Presiden Joko Widodo mengapresiasi gerak cepat pemerintah Kota Surabaya dalam merealisasikan fasilitas tersebut dan meminta kota-kota lain untuk meniru apa yang telah dilakukan di Surabaya. "Nanti kota-kota lain akan saya perintah supaya tidak usah ruwet, lihat saja di Surabaya, tiru, kopi," ujar Presiden.
 
Jokowi menegaskan pemda tak perlu khawatir karena sudah jelas payung hukumnya. "Untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi. Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil. Kejaksaan panggil, nanti kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena payung hukumnya yang tidak jelas sehingga memutuskannya sulit," ungkapnya.
 
Selain Surabaya, ada 11 daerah lain yang ditunjuk dalam Perpres 35/2018, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif