Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Dok. Kemenaker)
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Dok. Kemenaker)

Pastikan THR Cair, Kemenaker Perkuat Aspek Pengawasan

Ekonomi tunjangan hari raya berita kemenaker
Gervin Nathaniel Purba • 07 Mei 2021 23:49
Jakarta: Perayaan Idulfitri akan berlangsung pada pekan depan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memperkuat aspek pengawasan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
 
Menaker Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR. Mereka juga diminta untuk tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.
 
"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR. Maka sekarang kami memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 7 Mei 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pokso THR Keagamaan 2021 Kemenaker mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
 
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, dan industri makanan dan minuman.
 
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi covid-19.
 
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, bahwa Kemenaker  mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
 
"Kami langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik. Kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” kata Anwar.
 
Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
 
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
 
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis, dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan dua tahun terakhir. Lalu memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sehari sebelum Hari Raya Idulfitri.
 
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," kata Sekjen Anwar.
 
Anwar juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan. Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
 
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
 
(ROS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif