Menteri BUMN Erick Thohir - - Dok. Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir - - Dok. Kementerian BUMN

Erick Thohir Diminta Pastikan BUMN Jalankan Kebijakan Pencegahan Suap

Media Indonesia.com • 19 Januari 2022 21:33
Jakarta: Langkah Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan slogan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) sebagai nilai inti (core value) bagi seluruh BUMN dinilai tepat dalam rangka bersih-bersih dan meningkatkan kinerja BUMN. Nilai baru tersebut tak lepas dari persoalan korupsi yang menggelayut di tubuh BUMN.
 
Direktur Utama Visi Integritas Ade Irawan mengatakan, pada awal menjabat, Erick mewajibkan semua BUMN menerapkan ISO 37001 sistem manajemen antipenyuapan dan penanganan pengaduan korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. Erick harus memastikan agar kebijakannya untuk mencegah praktik suap ditaati dan dijalankan BUMN.
 
"Pelaporan ini bisa jadi peringatan dan mendorong munculnya efek jera, sehingga pimpinan BUMN membangun tata kelola di lembaganya," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Upaya Erick Thohir Benahi BUMN Diapresiasi
 
Penerapan AKHLAK di BUMN diharapkan dapat menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Tujuan utamanya mentransformasi human capital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. 
 
Pasalnya, BUMN kerap tersandung sejumlah kasus korupsi. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun 2014-2019, sedikitnya ada 73 kasus korupsi yang berasal dari BUMN. Sedangkan catatan Kementerian BUMN periode 2021, setidaknya ada 159 kasus korupsi dengan 53 tersangka yang terjadi di lingkungan perusahaan pelat merah ini.
 
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sejumlah skandal korupsi kakap di BUMN juga berhasil diproses penegak hukum, seperti korupsi Asuransi Jiwasraya dan ASABRI yang nilai kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah. Terakhir, Erick melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung pada awal 2022.
 
Ade mengatakan pelaporan dugaan korupsi tersebut merupakan kewajiban Erick. Namun, pelaporan kasus ini jangan sampai menjadi langkah akhir.
 
Apalagi, Erick pernah menyampaikan ada banyak dugaan korupsi di BUMN. Oleh karena itu, sebaiknya temuan dugaan korupsi dilaporkan kepada penegak hukum sebagai bagian dari upaya bersih-bersih BUMN.
 
"Program ini penting dilanjutkan untuk mencegah semakin besarnya kerugian negara, membuat pelaku jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Langkah ini sekaligus mendorong seluruh BUMN lebih berintegritas dan kompeten sehingga dapat meningkatkan penerimaan atau keuntungan (laba) bagi negara," ujar Ade.
 
(AZF)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif