Penetapan Status Pembatasan Sosial Skala Besar Kurang Berdampak ke Ekonomi RI - - Foto: MI/ Atet Pramadia
Penetapan Status Pembatasan Sosial Skala Besar Kurang Berdampak ke Ekonomi RI - - Foto: MI/ Atet Pramadia

Penetapan Status Pembatasan Sosial Skala Besar Kurang Berdampak ke Ekonomi RI

Ekonomi pertumbuhan ekonomi Berita Virus Corona Hari Ini PSBB
Eko Nordiansyah • 07 April 2020 14:30
Jakarta: Penetapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat wabah virus korona (covid-19) dinilai kurang berdampak ke perekonomian. Sebab, ekonomi RI sudah lebih dulu tertekan akibat covid-19.
 
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan penerapan PSBB hanya untuk meningkatkan skala dari kebijakan pembatasan sosial (social distancing) yang sebelumnya sudah diberlakukan. Kantor pelayanan publik, toko kebutuhan pokok, hingga warung makan tetap bisa beroperasi saat diberlakukannya PSBB.
 
"Kondisinya tidak jauh berbeda ketika pemerintah mengimbau social distancing. Perekonomian Kita sudah terdampak negatif. Karena itu penerapan PSBB menurut saya dampaknya terhadap ekonomi sudah minimal karena perlambatan ekonomi sudah terjadi," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, Piter memperkirakan inflasi akan tertekan ke bawah akibat penurunan permintaan selama pandemi covid-19. Bahkan upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan serta diskon tarif listrik akan membuat inflasi menjadi lebih rendah.
 
"Banyak viral di media sosial misalnya yang menginformasikan harga ayam ditawarkan sangat murah. Sementara untuk barang-barang pangan impor juga dijamin pemerintah ketersediaannya. Kebijakan pemerintah menggratiskan dan memberi diskon pelanggan listrik juga akan memberi andil yang besar terhadap inflasi," ungkapnya.
 
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sudah meneken persetujuan status PSBB untuk wilayah DKI Jakarta demi menyelamatkan manusia dari wabah covid-19. Persetujuan penetapan status PSBB di Jakarta juga melibatkan tim gugus tugas penanganan virus korona dan sejumlah menteri.
 
"Suratnya hari ini diserahkan kepada Bapak Gubernur (Anies Baswedan), nanti pelaksanaannya terserah Gubernur kapan mau mulainya," ujar Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni kepada Medcom.id, Selasa, 7 April 2020.
 
Secara nasional, kasus penyebaran virus korona di DKI Jakarta masih yang terbanyak. Total ada 1.268 pasien positif korona di Jakarta per Senin, 6 April 2020. Sebanyak 67 orang sembuh dan 126 orang meninggal dunia akibat virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok itu.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif