Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng. Foto : Medcom.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng. Foto : Medcom.

BUMN Berperan Jaga Ketahanan Ekonomi Hadapi Wabah Covid-19

Ekonomi bumn
Husen Miftahudin • 18 Mei 2020 20:03
Jakarta: Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng menyatakan perusahaan-perusahaan pelat merah saat ini berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Di tengah pandemi covid-19, peranan BUMN harus lebih ke arah penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Covid-19 ini kan menyerang dari sisi kesehatan, sehingga BUMN bisa berperan misalnya dalam menyediakan masker. Tapi sebenarnya mobilisasi dari sumber daya BUMN ini seyogianya diarahkan kepada ketahanan ekonomi," ujar Tanri dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.
 
Selain mengarah pada penyelamatan APBN, perusahaan-perusahaan milik negara itu juga bisa berperan dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terlalu tinggi. Lalu, bisa menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Membandingkan era krisis moneter 1998, BUMN pada saat itu masih mampu memberi sumbangsih pendapatan negara sekitar 12 persen. Padahal kala itu BUMN tengah berdarah-darah.
 
"Di 1998 walaupun BUMN kita pada saat itu tidak sehat dan bank-bank kita itu hancur, tapi melalui proses yang namanya profitisasi dan restrukturisasi, kemudian ada sedikit privatisasi, BUMN masih bisa menyumbang sekitar 12 persen dari APBN," urai dia.
 
Kondisi itu, sebut Tanri, diperparah dengan sokongan sokongan likuiditas perbankan yang minim. "Padahal BUMN kita hancur melulu sebenarnya karena seluruh perbankan kita tidak ada yang berfungsi." tambah dia.
 
Namun begitu, BUMN era krisis moneter 1998 dinilai paling bisa diandalkan menopang ketahanan ekonomi negara. Menurut Tanri, ini terjadi karena adanya upaya menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.
 
"Sehingga dengan demikian ada uang dolar yang masuk untuk bisa membantu penguatan rupiah. Karena perusahaan-perusahaan asing yang masuk dan membeli saham (di perusahaan BUMN), psikologinya bagi Indonesia ini kembali pulih dan itu sangat menopang stabilitas daripada uang rupiah kita," jelasnya.
 
Tanri menceritakan saat krisis moneter membuncah di Tanah Air pada Mei 1998, rupiah masih bertengger di level Rp2.400 per USD. Namun setelahnya ekonomi domestik benar-benar mengalami gejolak parah sehingga membuat mata uang Garuda babak belur dan berada di posisi Rp10.300 per USD pada Desember 1998.
 
Pada saat itu, Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah strategis menghadapi krisis. Salah satunya memanfaatkan pinjaman siaga (standby loan) senilai USD43 juta dari Dana Moneter Internasional (IMF).
 
Pada hari yang sama Presiden Soeharto juga membentuk dewan krisis yang disebut Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1998. Lalu diikuti dengan Pengangkatan Penasihat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melalui Keppres Nomor 30 Tahun 1998.
 
"Tapi apa yang dikatakan Pak Harto pada 10 Januari 1998? Dia mengatakan jangan khawatir dengan utang, kita punya banyak BUMN. Tapi beliau tidak menjelaskan apa hubungannya utang dengan BUMN," ucap Tanri.
 
Sementara, saat ini perusahaan-perusahaan pelat merah sudah dalam kondisi kuat. Sebab BUMN telah memiliki aset sebanyak Rp9.000 triliun dengan kontribusi dan profit ke APBN hampir Rp500 triliun atau setara 20 persen dari APBN.
 
"Jadi secara umum saya melihat bahwa krisis ini harus dikelola sebagai krisis sehingga ada sense of crisis, ada sense of urgency (keterdesakan). BUMN saya kira punya peranan untuk bisa memberi kontribusi cukup signifikan kepada ketahanan ekonomi kita," tutup Tanri.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif