BUMN yang bergerak di sektor industri obat atau farmasi nta dimiuntuk memproduksi vaksin covid-19. Foto: Antara/R. Rekotomo
BUMN yang bergerak di sektor industri obat atau farmasi nta dimiuntuk memproduksi vaksin covid-19. Foto: Antara/R. Rekotomo

Pemerintah Diminta Tugaskan BUMN Produksi Vaksin Covid-19

Ekonomi bumn virus corona vaksin
Husen Miftahudin • 12 Mei 2020 14:05
Jakarta: Pengamat ekonomi dari Indonesian Development of Economi and Finance (Indef) Dradjad Wibowo berharap pemerintah bisa menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri obat atau farmasi untuk memproduksi vaksin covid-19.
 
"Selain itu, juga meninggalkan ketergantungan kita kepada impor. Sebab jika terjadi wabah yang mendunia seperti saat ini, negara-negara lain yang menemukan dan memproduksi vaksin dan obat obatan covid-19 pasti lebih memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," ujar Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Menurut Dradjad kunci keberhasilan penghentian penularan covid-19 ada pada penemuan vaksin atau obat yang dapat mencegah setiap manusia tertular covid-19. Jika vaksin belum ditemukan, maka suatu saat wabah covid-19 dikhawatirkan akan kembali meledak.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dradjat yakin putra-putri bangsa dapat menemukan vaksin atau obat anti covid-19 asalkan diberi dukungan teknologi dan keuangan yang memadai dari pemerintah. Karena itu, Dradjad meminta pemerintah harus memprioritaskan produksi dalam negeri daripada impor.
 
Sementara itu, Dradjad menyesalkan pencegahan penularan covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diikuti dengan pelaksanaan rapid test, test swap, dan PCR secara masal kepada semua warga.
 
Padahal, tes massal yang dilakukan di setiap daerah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar jumlah warga yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Sehingga, pengobatan masyarakat yang terpapar covid-19 dapat dilakukan secara maksimal.
 
"Tujuan PSBB itu memisahkan antara orang yang positif dengan orang yang belum terkena (covid-19). Kalau di Jakarta, masyarakat masih keluyuran. Ada pembagian sembako yang kurang mengindahkan physical distancing. Kalau seperti itu mau PSBB satu tahun pun tidak akan ada efeknya," ketusnya.
 
Lebih lanjut Dradjad menyampaikan jika penerapan PSBB seperti saat ini akan sulit diprediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Pun seberapa besar persentase keberhasilan PSBB terhadap pencegahan penularan covid-19.
 
"Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia belajar cara menerapkan PSBB dari pemerintah dan negara Selandia Baru. Mereka disiplin sehingga sekarang sudah terbebas dari wabah covid-19," pungkasnya.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif