Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/Susanto
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/Susanto

BKPM: RUU Ciptaker Susul Ketertinggalan RI dari Negara Lain

Ekonomi BKPM Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 30 Juli 2020 16:33
Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mempermudah masuknya investasi. Apalagi reformasi struktural di Indonesia disebut terlambat bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.
 
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan RUU Ciptaker atau omnibus law ini merupakan suatu kewajiban bagi Indonesia karena negara lain sudah lebih dulu melakukannya. Dengan ketentuan ini, maka hambatan investasi bisa diselesaikan sehingga minat investor menanamkan modalnya di Indonesia semakin meningkat.
 
"Negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam kenapa maju, mereka reform 2008-2009. Thailand sudah lakukan reform, Singapura sudah pasti. Kita terlambat, maka saya ingin sampaikan bahwa omnibus law ini pintu masuk selesaikan ruang-ruang yang menghambat proses investasi," kata dia dalam wawancara Indonesia Bicara di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahlil menambahkan, saat ini ada tujuh juta pengangguran ditambah dengan 2,5 juta angkatan kerja per tahunnya. Belum lagi para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Untuk itu, Indonesia membutuhkan jutaan lapangan kerja baru yang hanya bisa dicapai dengan menarik investasi.
 
"Untuk selesaikan 16 juta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja kuncinya satu investasi. Investasi instrumen yang menciptakan lapangan kerja. Saya mau sampaikan, ada kondisi yang berat terkait hal-hal yang tidak terlalu maksimal menunjang proses investasi," jelas dia.
 
Sayangnya di Indonesia masih ada sejumlah masalah yang menghambat investasi. Misalnya saja arogansi antar kementerian/lembaga, tumpang aturan yang ada di pemerintah kota/kabupaten, provinsi dengan pemerintah pusat, serta masalah lahan.
 
Khusus masalah lahan, Bahlil menyebut, harga tanah di Indonesia masih mahal dibandingkan negara lain. Di Indonesia harga tanah per meternya maksimal Rp3,8 juta, sementara di Vietnam hanya Rp1,1 juta. Bahkan, Vietnam tak segan membuat kawasan industri yang tanahnya sudah dimiliki negara untuk memudahkan investor yang mau berinvestasi.
 
"Berikutnya terkait harga buruh yang mahal. Kita harga buruh 4,5 persen lebih mahal dibandingkan negara lain. Kenaikan upah buruh per tahun 8,5 persen. Secara bersamaan kita jalankan yang diminta Bapak Presiden terkait ekonomi investasi eksklusif, dan transformasi ekonomi," pungkasnya.
 

(DEV)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif