Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani

Larangan Iklan Rokok di Toko Ritel Dinilai Mengabaikan Pemulihan Ekonomi

Ekonomi industri rokok rokok pandemi covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional Anies Baswedan
Nia Deviyana • 20 September 2021 18:29
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 yang melarang pedagang untuk memajang rokok di toko atau warung serta pelarangan iklan rokok.
 
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto menilai Seruan Gubernur DKI Jakarta tersebut kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pelarangan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, kata dia, seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat bawah dalam keadaan ekonomi sedang sulit.
 
"Saya bukan perokok, tapi bukan berarti saya melarang teman-teman saya untuk merokok," ujarnya kepada wartawan, Senin, 20 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Joko menilai, Pemprov DKI Jakarta dinilai lebih baik menyelesaikan permasalahan lain yang lebih mendesak daripada menutup reklame dan display rokok. "Ada masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dahulu, seperti menyelesaikan vaksinasi di pasar agar masyarakat tidak takut untuk masuk pasar," tuturnya.
 
Senada, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta kontra poduktif dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, menghidupkan kembali ekonomi setelah dua tahun terdampak pandemi adalah hal yang perlu diprioritaskan.
 
Di sisi lain, Trubus mengatakan kebijakan yang diambil Pemprov DKI bertentangan dengan peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012 yang di dalam PP tersebut rokok diizinkan melakukan reklame dalam ruang.
 
Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009. Dalam keputusan MK tersebut, rokok tidak ditempatkan sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan, begitu juga tidak ada larangan untuk diperjualbelikan. Selain itu, tembakau dan cengkeh tidak ditempatkan sebagai produk pertanian yang dilarang.
 
Produk rokok, sama seperti produk lainnya yang biasa ditemukan di minimarket atau toko, lanjut dia, adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau.
 
Karena itu, Trubus menekankan bahwa DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara jangan menerapkan aturan sendiri yang dapat berimbas luas dan disalahartikan.
 
Perwakilan konsumen yang merupakan bagian dari Komunitas Kretek Jibal Windiaz menilai bahwa seruan menutup reklame rokok di etalase mini market merupakan upaya menihilkan hak masyarakat, terlebih para penjual di tengah tekanan kondisi pandemi.
 
"Semestinya pemerintah berfokus pada upaya pengawasan yang serius dalam upaya menegakkan peraturan kawasan tanpa rokok, dan pelarangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur yang saat ini belum terimplementasi," kata dia.
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif