Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

OJK Antisipasi Penumpang Gelap Kredit

Ekonomi ojk kredit
Media Indonesia • 20 Mei 2020 08:42
Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menyatakan pihaknya akan melakukan post audit terhadap kebijakan restrukturisasi perbankan dalam rangka menghindari adanya pihak yang hanya ingin menikmati fasilitas atau free rider atau penumpang gelap.
 
"Kita selalu menekankan kalau melakukan restrukturisasi jangan ada free rider. Nasabah-nasabah yang dulunya sudah jelek lalu direstrukturisasi supaya bank membentuk cadangan. Ini tidak boleh," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Heru mengatakan adanya free rider akan menyebabkan kondisi bank memburuk dan memiliki masalah setelah pandemi covid-19 berlalu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oleh karena itu, Heru menegaskan kepada pihak perbankan agar kebijakan restrukturisasi ini benar-benar diberikan kepada debitur sesuai ketentuan, yakni yang masih dalam kondisi baik dan sehat sebelum masa pandemi covid-19.
 
Hingga saat ini sebanyak 90 bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk 4,33 juta debitur dengan outstanding mencapai Rp391,18 triliun hingga 11 Mei 2020, terdiri atas 3,76 juta debitur UMKM dengan outstanding Rp190,3 triliun dan non-UMKM sebanyak 567.870 debitur dengan outstanding Rp200,88 triliun.
 
PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk melaporkan telah merestrukturisasi kredit senilai Rp69 triliun terhadap nasabah yang terkena dampak wabah covid-19.
 
"Saat memasuki April 2020, reali­sasi pinjaman yang direstrukturisasi meningkat signifikan menjadi Rp69 triliun dengan total 103.447 debitur," kata Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahju Setiawan saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, kemarin.
 
Putrama menuturkan sektor terbesar yang terdampak ialah perdagangan, restoran, dan hotel, sebesar 38,4 persen atau Rp26,8 triliun, sektor perindustrian 18,4 persen atau Rp12,8 triliun, serta sektor transportasi, pergudangan, serta komunikasi 16,2 persen atau Rp11,3 triliun. (Suryani Wandari Putri Pertiwi)
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif