Ilustrasi UMKM. FOTO: dok. MI
Ilustrasi UMKM. FOTO: dok. MI

Pemerintah Diminta Prioritaskan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi

Ekonomi Virus Korona umkm
Medcom • 03 April 2020 20:03
Jakarta: Pemerintah diminta memprioritaskan penyelamatan ekonomi rakyat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penanggulangan krisis ekonomi dampak pandemi virus korona (covid-19). Sebab, krisis ekonomi akibat covid-19 memukul UMKM.
 
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kondisi krisis kali ini berbeda dengan 1998. Kala itu UMKM masih tumbuh, bahkan penyelamat perekonomian nasional.
 
“Pada krisis 1998, UMKM Indonesia menjadi andalan ekspor karena harganya murah akibat depresiasi rupiah. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda,” ujar Misbakhun, Jakarta, Jumat, 3 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misbakhun mengatakan banyak negara menerapkan social distancing dan physical distancing, dan penguncian diri atau lockdown demi mencegah penularan covid-19. Dia menilai kebijakan tersebut efeknya sangat signifikan terhadap UMKM di Indonesia.
 
“Saat ini UMKM kita yang pertama kena imbas. Mereka tidak lagi hanya kesulitan memasarkan produknya, bahkan ada yang berhenti berproduksi,” kata Misbakhun.
 
Misbakhun mengatakan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi korona, dan imbasnya terhadap perekonomian.
 
Dari dana itu, ada Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian, ada alokasi anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
 
Menurut Misbakhun, UMKM yang terimbas covid-19 sangat membutuhkan bantuan. Dia menilai insentif untuk UMKM paling tidak bisa berjalan selama tiga hingga enam bulan.
 
“Para pengusaha UMKM itulah yang pertama harus diberikan infus pertolongan bailout melalui kredit ultramikro, kredit mikro, dan KUR selama tiga bulan yang dibiayai negara. Kalau belum cukup ditambah dua bulan. Kalau masih kurang ditambah sebulan lagi sehingga total menjadi enam bulan,” ketus dia.
 
Baca: Beda dengan Krisis 1998, UMKM Paling Terpukul Akibat Korona
 
Misbakhun mengatakan bantuan itu harus menjangkau semua cicilan kredit pelaku UMKM. “Ini untuk semua jenis kredit UMKM dari institusi keuangan apa pun,” tegas dia.
 
Negara juga harus membantu UMKM membayar tagihan listrik. Presiden membebaskan tagihan bagi 24 juta rumah tangga pelangan listrik berdaya 450 VA, serta memberikan diskon 50 persen untuk 7 juta rumah tangga pelanggan listrik 900 VA selama tiga bulan ke depan.
 
Namun, Misbakhun berahap pemerintah memasukkan bengkel, workshop, dan pabrik skala kecil ke dalam skema penerima bantuan subsidi listrik selama enam bulan. “Skemanya adalah tiga bulan dibayarkan negara, ditambah dua bulan dan perpanjangan satu bulan,” kata dia.
 
Misbakhun juga meminta pemerintah memasukkan UMKM dalam skema bailout dari dana Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Menurut dia, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang skema quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif.
 
Dengan skema itu, bank sentral membeli surat berharga yang diterbitkan pemerintah ataupun swasta. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian yang berujung pada penciptaan lapangan pekerjaan.
 
“Fase bailout pertama adalah UMKM. Negara hadir untuk mereka. Negara hadir untuk usaha rakyat kecil, kelompok ekonomi paling yang terdampak pertama akibat pandemi covid-19,” kata dia.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif