Ilustrasi. AFP PHOTO/Jonathan NACKSTRAND
Ilustrasi. AFP PHOTO/Jonathan NACKSTRAND

Legislator Minta Pemerintah Kaji Ulang Penurunan Harga Gas

Ekonomi migas gas
Antara • 10 April 2020 12:01
Jakarta: Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nasyirul Falah Amru meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penurunan harga gas untuk sektor industri. Permintaan tersebut karena penurunan hharga gas dinilai akan membebani negara.
 
Falah menilai bahwa kebijakan itu dapat memangkas pendapatan negara, sementara pemerintah membutuhkan dana besar untuk penanganan pandemi covid-19. "Perlu dikaji ulang peraturan menteri sebagai turunannya yang saat ini masih harmonisasi," katanya, seperti diktuip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 10 April 2020.
 
Saat ini, lanjut dia, seluruh perhatian sedang tertuju agar Indonesia segera keluar dari pandemi covid-19. Pemerintah pun sudah melakukan realokasi APBN. Ia menyampaikan pemerintah juga telah menerbitkan surat utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia yakni sebesar USD4,3 miliar atau setara Rp68,8 triliun (kurs Rp16 ribu per USD).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan kembali berutang, lanjut dia, maka menjadi tidak tepat adanya kebijakan penurunan harga gas bumi industri yang justru akan membebani keuangan negara.
 
"Beban keuangan negara yang sudah defisit sebagaimana kita bisa lihat dalam Nota Keuangan ditambah kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan dan penanganan pandemi ini jangan ditambah lagi dengan beban untuk memberikan subsidi harga gas industri," ujar Falah.
 
Ia mengatakan penurunan harga gas industri justru akan mengurangi pendapatan negara dari sisi hulu, sebab pemerintah akan menurunkan harga gas di hulu dengan mengurangi bagian negara. Menurutnya implementasi PP Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penurunan Harga Gas tergantung kepada kemampuan keuangan negara atau APBN dalam memberikan subsidi.
 
Maka itu, kata dia, harus dicarikan solusi yang lebih kreatif agar di satu sisi dapat membantu industri bertahan, namun di sisi lain tidak mengganggu keuangan negara yang sudah terbebani covid-19. Falah mengatakan kebijakan penurunan harga gas juga dapat memengaruhi kontribusi BUMN migas terhadap pajak, PNBP dan dividen ke negara.
 
Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 BUMN menjalankan dua peran yaitu sebagai sumber pendanaan negara dan agen pembangunan. "Yang terjadi nanti bisa tidak sesuai dengan amanat UU No 19 tentang BUMN. Kasihan juga, masa BUMN dipaksa merugi," pungkasnya.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif