Kegiatan ekspor impor. Foto: dok MI/Pius Erlangga.
Kegiatan ekspor impor. Foto: dok MI/Pius Erlangga.

Regulasi Baru Pengawasan Post Border Berlaku 25 Agustus

Ekonomi Kementerian Perdagangan
Ilham wibowo • 09 Juli 2020 09:13
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan regulasi baru untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border). Efektivitas aturan tersebut berlaku mulai 25 Agustus 2020.
 
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono memaparkan bahwa regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/ 2020 menggantikan Permendag Nomor 28/2018. Perubahan ini terus disosialisasikan kepada para pelaku usaha.
 
"Pembaruan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawasan perdagangan, khususnya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan post border, perlu dilakukan. Hal ini untuk menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas pemeriksaan serta pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean," kata Veri, melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Veri menjelaskan terdapat sejumlah perubahan dari Permendag sebelumnya yakni pencabutan persyaratan deklarasi mandiri (self declaration/SD). Persyaratan SD diganti dengan kewajiban pemenuhan persyaratan impor, yaitu mencantumkan data persyaratan impor dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa nomor dan tanggal atas dokumen Persetujuan Impor (PI) dan/atau Laporan Surveyor (LS).
 
"Dokumen ini sesuai dengan masing-masing larangan atau pembatasan (lartas) yang telah diberlakukan tata niaga impor di masing-masing komoditas dan diatur di tingkat Peraturan Menteri Perdagangan," paparnya.
 
Pada Permendag baru ini, lanjut Veri, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila dalam melakukan proses importasi tidak atau salah mencantumkan data persyaratan impor dalam PIB. Sanksi juga berlaku bagi yang tidak mencantumkan jumlah atau volume impor barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan jumlah atau satuan ukuran yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS.
 
"Mekanisme post border bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor serta menciptakan kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha. Namun, sebagai konsekuensinya Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean," tuturnya.
 
Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menambahkan Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait akan melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pelaku usaha diminta segera memahami agar implemetasi regulasi baru ini berjalan lancar.
 
"Sebelum Permendag ini berlaku, diharapkan para pelaku usaha dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam pemeriksaan dan pengawasan post border ini," pungkasnya.
 
(ABD)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif