Ilustrasi pembangunan proyek strategis nasional - - Foto: dok Kementerian PUPR
Ilustrasi pembangunan proyek strategis nasional - - Foto: dok Kementerian PUPR

Keluarkan Aturan Anyar, Pemerintah Tambah 201 Proyek Strategis Nasional

Ekonomi infrastruktur kementerian perekonomian Proyek Strategis Nasional
Suci Sedya Utami • 27 November 2020 15:56
Jakarta: Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020 untuk mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penerbitan aturan anyar ini pun menambah daftar PSN.
 
Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan satu program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 proyek dan dua program. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 proyek dan tiga program. Sejak 2016 sampai 20 November 2020, sebanyak 100 proyek senilai Rp588,9 triliun telah diselesaikan.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan terus mengevaluasi usulan PSN tersebut. Setidaknya terdapat 269 usulan proyek dan program dari pemda, BUMN, badan usaha swasta yang telah dievaluasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua usulan PSN, dengan mempertimbangkan semua aspek dan menggunakan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional,” kata Airlangga, Jumat, 23 November 2020.
 
Dalam evaluasi yang dilakukan, terdapat usulan-usulan proyek baru yang mempertimbangkan beberapa kriteria dasar antara lain kesesuaian dengan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana strategis rencana tata ruang. Selain itu, juga mempertimbangkan kriteria strategis seperti memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, keselarasan antarsektor, dan pertimbangan distribusi proyek secara regional.
 
Kemudian mempertimbangkan kriteria operasional antara lain memiliki studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas Rp500 miliar, dan penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal ketiga 2024 (kecuali proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal ketiga 2024), serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.
 
Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp4.809,7 triliun telah ditetapkan sebagai daftar PSN terbaru dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020. Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD, BUMN, dan atau swasta.
 
“Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional," terang Airlangga.
 
Daftar PSN ini turut mendapatkan kemudahan-kemudahan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta payung hukum turunannya. Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian nasional, pembangunan PSN diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. KPPIP mengestimasikan penciptaan lapangan kerja langsung dari pekerjaan konstruksi sebanyak 878 ribu di 2021 dan 938 ribu di 2022.

 
“Pada 2021, kita akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp464,6 triliun. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan industri dan pariwisata,” pungkas dia.  
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif