Ilustrasi bantuan pembiayaan alternatif bagi UMKM - - Foto: MI/ Panca Syurkani
Ilustrasi bantuan pembiayaan alternatif bagi UMKM - - Foto: MI/ Panca Syurkani

Cek 3 Alternatif Pengganti Banpres Produktif

Ekonomi kur bansos UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Stimulus Ekonomi Imbas Korona
Ilham wibowo • 28 Oktober 2020 11:24
Jakarta: Kuota penerima Banpres Produktif periode 2020 dipastikan tak akan bisa memenuhi keinginan seluruh pendaftar yang mencapai 28 juta. Apalagi penyaluran tahap II program hibah modal usaha sebesar Rp2,4 juta ini hanya tersisa untuk tiga juta penerima.
 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut masyarakat yang gagal menerima Banpres Produktif bisa memanfaatkan beragam program pembiayaan lain. Pemerintah pun sudah menaruh subsidi yang cukup besar dalam alternatif pembiayaan itu.
 
"Saya kira bisa memanfaatkan ini juga dan itu cukup, lebih besar bahkan," kata Teten dalam diskusi virtual, Selasa, 27 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berikut tiga alternatif akses permodalan UMKM dari pemerintah:
 
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro
 
Program yang diluncurkan pemerintah pada Agustus 2020 ini ditujukan agar pelaku usaha mikro bisa melanjutkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja mandiri di tengah pandemi covid-19. Plafon pinjaman yang diberikan maksimal hingga Rp10 juta ini menargetkan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ibu rumah tangga produktif.

 
Skema pembiayaan diberikan dengan beban bunga nol persen dan berlaku hingga Desember 2020. Pendaftaran bisa dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI. Pemerintah menjamin dana hingga Rp12 triliun dengan estimasi sebanyak tiga juta debitur.

Persyaratan program ini juga cukup mudah dengan hanya melampirkan bukti usaha mikro yang tidak dibatasi oleh lama usaha. Bisa kurang dari enam bulan dengan syarat mengikuti program pendampingan, tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.
 
Kemudian, bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal tiga bulan dengan pelatihan tiga bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 tapi dapat kurang dari tiga bulan atau usaha baru dengan persyaratan sebagaimana sebelumnya.
 
2. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
 
Program ini merupakan tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang menyasar usaha mikro di lapisan terbawah, dan belum terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
 
Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagaicoordinated fundpembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
 
Pada situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UMi telah dimanfaatkan masyarakat produktif seperti membesarkan usaha nasi uduk dengan pinjaman modal awal Rp2 juta. Akses UMi juga telah dimanfaatkan untuk membuka warung, membeli etalase serta menambah dagangan seperti mi instan dan aneka minuman. Keuntungan omzet usaha pun bisa naik hingga Rp500 ribu per hari.
 
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM
 
Paket kebijakan ini ditujukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan dan pemberdayaan ushaa mikro kecil menengah (UMKM). Suku bunga KUR telah disepakati menjadi 6 persen per tahun untuk level mikro.
 
Mulai Januari 2020, plafon maksimum KUR Mikro telah dilipatgandakan dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kemudian KUR Ritel dengan plafon kredit mulai Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta per debitur; dan KUR linkage program (executing) dengan plafon kredit yang tidak dibatasi.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif