Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA

Semester I, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Palangka Raya Capai 47,74%

Ekonomi pajak Ditjen Pajak
Antara • 20 Juli 2021 07:30
Palangka Raya: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat realisasi penerimaan pajak daerah di Palangka Raya pada semester I-2021 mencapai Rp54,02 miliar. Angka itu setara 47,74 persen dari target sebesar Rp113,17 miliar.
 
"Pencapaian pajak di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah mencakup 11 sektor yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan parkir," kata Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Aratuni D Djaban, di Palangkaraya, dilansir dari Antara, Selasa, 20 Juli 2021.
 
Kemudian pajak air bawah tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Aratuni merinci, pada Januari 2021, pendapatan asli daerah sektor pajak tercapai Rp8,301 miliar lebih, pada Februari mencapai Rp7,872 miliar, dan pada Maret tercapai Rp9,880 miliar lebih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada April tercapai Rp9,323 miliar lebih, pada Mei Rp8,672 miliar lebih, dan pada Juni sekitar Rp9,712 miliar. Dari 11 sektor tersebut capaian realisasi tertinggi yakni pajak sektor mineral bukan logam dan batuan Rp2,014 miliar lebih atau 58,33 persen dari target Rp3,5 miliar diikuti pajak BPHTP Rp14,335 miliar lebih atau 56,72 persen dari target Rp25,273 miliar lebih.
 
Sementara itu realisasi terendah yakni pada sektor Pajak Hiburan Rp350 juta lebih atau 10,96 persen dari target Rp3,2 miliar dan diikuti pajak reklame senilai Rp897 juta lebih atau sebanyak 35,91 persen dari nilai target Rp2,5 miliar.
 
"Realisasi beberapa sektor pajak cenderung stabil hingga akhir semester I-2021. Namun, pada beberapa sektor seperti pajak hiburan ini sangat jauh dari target," kata Aratuni.
 
Masih rendahnya realisasi sejumlah sektor pajak ini terpengaruh dengan adanya kebijakan pengetatan PPKM akibat terus bertambahnya kasus positif covid-19. Aratuni mengajak masyarakat di kota setempat taat dan tepat waktu membayar pajak, sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan pembangunan daerah melalui peningkatan PAD.
 
Setiap pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan lagi dalam bentuk program pemerintah baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
 
"Pajak dan retribusi yang dibayar masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD kita tinggi maka semakin banyak program pemerintah yang disusun dan terealisasi. Sebaliknya jika PAD sedikit maka jumlah program yang dapat dilaksanakan juga terbatas," pungkasnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif