Menteri ESDM Arifin Tasrif - - Foto: dok Kementerian ESDM
Menteri ESDM Arifin Tasrif - - Foto: dok Kementerian ESDM

Menteri ESDM Ubah Aturan Perhitungan Harga Jual BBM Eceran

Ekonomi subsidi bbm Kementerian ESDM Harga BBM jenis bbm
Suci Sedya Utami • 07 Agustus 2021 12:30
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan perhitungan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru guna meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas BBM.
 
Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021. Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap penetapan harga jual eceran BBM saat ini.
 
Mengutip laman resmi Ditjen Migas, Sabtu, 7 Agustus 2021, pada Bab II pasal 2 menyatakan perhitungan harga jual eceran BBM tertentu berupa minyak tanah (kerosene) di titik serah untuk setiap liter merupakan nominal tetap yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk setiap liter minyak tanah diberikan subsidi dihitung dari harga jual eceran setiap liter PPN dikurangi harga dasar setiap liter.
 
"Harga dasar ini merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin," demikian bunyi peraturan tersebut.
 
Perhitungan harga dasar untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada satu bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan. Perhitungan harga dasar sebagai dasar untuk menentukan harga dasar dan subsidi bulan berikutnya.
 
Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa solar (gasoil) di titik serah, untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen. Harga jual eceran solar dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp50.
 
Harga dasar tersebut merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan, serta margin yang perhitungan harga dasar untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada satu bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya.
 
Mengacu APBN
 
Subsidi yang dimaksud dalam aturan ini, mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau perubahannya.
 
Adapun dalam Pasal 4 menyatakan bahwa harga jual eceran jenis BBM khusus penugasan yaitu premium di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar dua persen dari harga dasar, serta ditambah PPN dan PBBKB sebesar lima persen. Harga jual eceran solar dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp50.
 
Harga dasar yang dimaksud merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan, serta margin. Perhitungan harga dasar untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada satu bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya.
 
"Dalam Pasal 5, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) melakukan evaluasi setiap bulan terhadap besaran perhitungan harga dasar jenis BBM tertentu untuk minyak tanah dan jenis minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan. Selain itu, evaluasi terhadap harga jual eceran Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) harga jual eceran jenis BBM khusus penugasan," bunyi pasal tersebut.
 
Direktur Jenderal Migas akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri ESDM setiap bulan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM menyampaikan besaran perhitungan harga dasar kepada Menteri Keuangan setiap bulan.
 
Di Pasal 6 menyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan harga jual eceran jenis BBM khusus penugasan. Apabila terdapat perubahan harga jual eceran, Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran tersebut berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
 
Selanjutnya di Pasal 7, Menteri ESDM dapat menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat; dan atau dan ekonomi riil dan sosial masyarakat, berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
 
Harga jual pertamax Cs
 
Adapun dalam Pasal 8, harga jual eceran jenis BBM umum atau Pertamax Cs di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga dasar.
 
Harga dasar yang dimaksud merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan, serta margin. PBBKB sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah provinsi setempat.
 
Di Pasal 9, dalam hal tertentu Menteri ESDM dapat menetapkan harga dasar jenis BBM umum dan atau harga jual eceran jenis BBM umum dengan mempertimbangkan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM umum, stabilitas harga jual eceran jenis BBM umum dan ekonomi riil dan sosial masyarakat.
 
Kemudian pada Pasal 10, Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran jenis BBM umum kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas
 
Direktur Jenderal Migas melakukan evaluasi atas laporan Badan Usaha. Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan terdapat ketidaksesuaian penghitungan dan atau penetapan harga jual eceran jenis BBM umum oleh Badan Usaha, Menteri ESDM memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif