Ilustrasi. AFP PHOTO/Bay ISMOYO
Ilustrasi. AFP PHOTO/Bay ISMOYO

Begini Rincian Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Bengkak Rp26,7 Triliun

Ekonomi kereta cepat Kementerian BUMN Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Eko Nordiansyah • 19 Oktober 2021 10:53
Jakarta: Biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilaporkan akan mengalami kenaikan kebutuhan anggaran sebesar USD1,9 miliar atau sekitar Rp26,7 triliun (kurs Rp14.085 per dolar AS). Pembengkakan biaya (cost overrun) ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kenaikan biaya pengadaan lahan.
 
Menurut estimasi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), penyebab cost overrun dari proyek ini antara lain biaya rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) sekitar USD0,6 miliar sampai USD1,6 miliar, pembebasan lahan USD0,3 miliar, financing cost USD0,2 miliar, head office dan praoperasi USD0,2 miliar, dan biaya lainnya USD0,05 miliar.
 
Padahal sebelumnya, struktur biaya awal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terdiri dari EPC USD4,80 miliar, HSR manajemen dan konsultan USD0,16 miliar, pembebasan lahan USD0,80 miliar, financing cost USD0,2 miliar, head office dan praoperasi USD0,03 miliar, dan biaya lainnya USD0,01 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara struktur pendanaan proyek dengan total USD6,07 miliar ini sebelumnya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar USD4,55 miliar dan ekuitas senilai USD1,52 miliar yang terdiri dari ekuitas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar USD0,91 miliar dan ekuitas konsorsium Tiongkok USD0,61 miliar.
 
Akibat bengkaknya anggaran ini, pemerintah memutuskan untuk turun tangan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah berencana membantu pembiayaan proyek tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar penyelesaiannya bisa tepat waktu.

APBN

Namun, mengenai uang APBN yang akan digunakan untuk membiayai proyek ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum bisa memberikan kepastian. Ia mengatakan kepastiannya masih menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum biaya pembangunan kereta api cepat ini dibantu oleh negara.
 
"Kami Kementerian BUMN sudah minta audit BPKP, audit dulu baru ditetapkan berapa angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kereta api cepat. Sehingga ketika minta bantuan dari pemerintah (APBN) angkanya benar-benar clear," kata Arya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Oktober 2021.
 
Arya berharap audit tersebut bisa keluar pada Desember. Terkait pembengkakan anggaran, Arya menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran adanya penundaan pengerjaan proyek akibat pandemi covid-19. Ia bilang penundaan tersebut menciptakan biaya-biaya tambahan salah satunya disebabkan kenaikan harga lahan.
 
Namun demikian, BPKP mengaku masih menunggu surat permintaan untuk audit proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari pemerintah.
 
"Sampai dengan saat ini, kami (BPKP) masih menunggu surat permintaan audit kereta cepat dari pihak terkait. Jika sudah ada permintaan kami langsung bergerak melakukan proses audit," kata sumber BPKP kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021.
 
Menurutnya, audit investigasi baru bisa dilakukan oleh BPKP setelah adanya surat permintaan dari pemerintah diterima. Sementara terlait dengan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit tersebut tergantung kepada kelengkapan dokumen serta cakupan audit yang akan dilakukan oleh BPKP.
 
"Kami baru bisa memutuskan apakah perlu melakukan audit investigasi atau tidak setelah surat permintaan audit telah kami terima. Cepat atau lama proses audit tergantung dari kelengkapan dokumen pendukung dan cakupan audit. Semua tergantung kelengkapan data yang dibutuhkan," pungkasnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif