Kilang Migas. Foto : AFP.
Kilang Migas. Foto : AFP.

Investor Migas Bebas Pilih Skema Kontrak Bagi Hasil

Ekonomi migas
Suci Sedya Utami • 02 Agustus 2020 15:12
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi memberikan keleluasaan bagi investor untuk memilih bentuk atau skema kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (migas).
 
Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split yang diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 Juli 2020. Permen ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Perubahan ini untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu migas.
 
Mengutip laman resmi Ditjen Migas, Minggu, 2 Agustus 2020 dinyatakan bahwa beberapa pasal yang diubah dalam aturan anyar tersebut di antaranya pasal 2 dan 4 yang mengatur mengenai bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil gross split.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketentuan pasal 2 mengalami perubahan sehingga pasal 2 ayat 1 menyatakan Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang akan diberlakukan untuk suatu wilayah kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.
 
Kemudian pasal 2 ayat 2 menyatakan penetapan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama dapat menggunakan bentuk kontrak bagi hasil gross split; kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery); atau kontrak kerja sama lainnya.
 
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi dalam hal Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling sedikit memuat persyaratan yaitu kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas dan modal dan resiko seluruhnya ditanggung kontraktor.
 
"Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a, menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif," demikian bunyi Pasal 4.
 
Pemerintah juga menghapus ketentuan Pasal 24 yang mengatur mengenai pemberlakuan Kontrak Bagi Hasil Gross Split bagi pengelolaan terhadap wilayah kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan tidak diperpanjang, serta wilayah kerja yang akan berakhir dan diperpanjang.
 
Selain itu, pasal 25 juga diubah sehingga menjadi berisi kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum Permen ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
 
Kemudian kontraktor yang kontrak kerja samanya telah ditandatangani sebelum Permen ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk kontrak kerja samanya menjadi kontrak bagi hasil gross split.
 
Dalam hal kontraktor mengusulkan perubahan bentuk kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, biaya operasi dapat diperhitungkan menjadi tambahan split bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
 
Lebih lanjut, dalam pasal 25 juga mengatar mengenai penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola wilayah kerja baru yang kontrak kerja samanya belum ditandatangani, Menteri menetapkan bentuk kontrak kerja samanya.

 

(SAW)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif