Iilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Iilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Tunggakan Nasabah Jiwasraya

Ekonomi asuransi jiwa Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 01 Juni 2020 16:04
Jakarta: Pemerintah diminta segera menyelesaikan nasib tunggakan kepada para nasabah pemegang polis di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara tuntas. Pemerintah diminta tak membiarkan nasib nasabah di tengah pandemi virus korona (covid-19) ini tanpa kejelasan.
 
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy menyampaikan, jangan sampai dengan adanya covid-19 pemerintah justru membiarkan nasib nasabah saving plan. Pasalnya, masalah ini sudah ada sebelum masalah virus korona melanda di Indonesia.
 
"Harus diselesaikan secara menyeluruh, sampai selesai. Ini bisa jadi preseden buruk buat pemerintah. Jika nasib nasabah diabaikan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 1 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR pada Februari 2020 lalu disebutkan bahwa ada opsi penyelamatan Jiwasraya melalui suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp15 triliun untuk membayar polis jatuh tempo dan menyelamatkan perseroan.
 
Pada Maret 2020 lalu pemerintah sudah mulai membayar kewajiban kepada lebih dari 15 ribu nasabah tradisional senilai Rp470 miliar. Namun tidak untuk nasabah pemegang polis saving plan. Di sisi lain, Vera menyayangkan pemerintah yang justru membantu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 
"Sikap pemerintah lebih menolong PT Garuda Indonesia di tengah covid-19 ini. Padahal penyelesaian nasabah Jiwasraya harus juga menjadi prioritas. Seluruh nasabah juga harus dibayarkan. Garuda saja bisa dapat, sementara kasus ini yang sudah lama tidak dapat,” tegas dia.
 
Sementara itu, DPR belum menjadwalkan adanya pertemuan dengan pemerintah untuk membahas kapan pembahasan pelunasan nasabah Jiwasraya. Namun yang pasti, kata Vera, akan ada penjadwalan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah masa reses DPR berakhir.
 
“Setelah reses mungkin akan ada rapat dengan pemerintah. Harusnya cepat-cepat diselesaikan dan diurus supaya tidak numpuk. Nanti bagaimana ganti skema dananya, recoverynya bagaimana, kita akan tanya apakah Menkeu kasih talangan atau bagaimana,” pungkasnya.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif