Virus Korona. Foto : AFP.
Virus Korona. Foto : AFP.

Ekonom: Stimulus Virus Korona Idealnya Rp1.000 Triliun

Ekonomi Virus Korona
Ilham wibowo • 29 Maret 2020 13:20
Jakarta: Besaran stimulus saat ini yang disiapkan Pemerintah dinilai belum cukup untuk menghadapi darurat penanganan covid-19 yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Mei 2020. Setidaknya dibutuhkan anggaran Rp600 hingga Rp1.000 triliun agar signifikan terhadap sisi kesehatan dan perekonomian.
 
"Indonesia saya kira pemerintah telah banyak melakukan banyak hal, namun menurut saya skalanya masih belum sebesar yang kita harapkan," kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan melalui video konferensi, Minggu, 29 Maret 2020.
 
Fadhil mengatakan bahwa Pemerintah pusat masih memiliki banyak ruang untuk bisa mengalokasikan dana yang dimasukkan dalam kebijakan dan aturan defisit APBN. Agar mencapai nilai ideal, angka defisit perlu lebih dari tiga persen dari total anggaran.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukan berarti juga pemerintah tidak memahami itu tapi saya kira perlu proses kaitannya dengan aturan dan payung hukum kalau misalnya skala stimulus yang dibutuhkan itu diperbesar," tuturnya.
 
Fadhil memperkirakan bahwa stimulus fiskal yang diperlukan untuk memeranhi covid-19 yakni dengan defisit anggaran di atas lima persen. Implementasi langkah ini pun perlu dukungan parlemen lantaran beririsan dengan undang-undang keuangan negara.
 
"Mau signifikan dampaknya terhadap perekonomian dan bisa menghasilkan suatu yang cukup baik itu (defisit APBN) harus di atas lima persen atau sekitar antara Rp600 triliun-Rp1.000 triliun," ungkapnya.
 
Mekanisme anggaran tambahan Rp1.000 triliun tersebut, lanjut Fadhil, bisa diperoleh melalui Surat Utang Negara (SUN) dengan melibatkan Bank Indonesia sebagai pembeli di pasar primer. Langkah ini juga perlu dukungan parlemen karena menyangkut regulasi atau undang-undang yang terkait.
 
"Kalau sekarang Pemerintah mengeluarkan SUN tidak ada yang membeli atau kuponnya tinggi dan BI tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian di pasar primer itu ya nanti tidak ada hasilnya. Harus ada perubahan undang-undang yang memperkenankan BI melakukan pembelian di pasar primer," tuturnya.
 
Setelah dana tersedia, prioritas stimulus fiskal aplikasinya perlu diutamakan pada sektor yang dapat melindungi kesejahteraan rakyat. Pelaku bisnis terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini jumlahnya mencapai puluhan juta juga perlu masuk dalam program utama.
 
"Kemudian tentunya dipakai pembelian alat kesehatan terkait kesehatan dan yang cukup efektif digunakan mensubsidi atau membebaskan penggunaan listrik dalam beberapa bulan," ucapnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif