Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

UU Cipta Kerja Tidak Bisa Merampas Tanah Rakyat

Ekonomi kementerian agraria dan tata ruang Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Medcom • 08 Oktober 2020 14:45
Jakarta:Staf Khususdan Jubir Kementerian ATR/BPNT. Taufiqulhadi menegaskantidak ada pasal dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang membenarkan pemerintah merampas tanah rakyat.
 
Hal ini menyusul sejumlah pengamat dan politisi yang mengatakan ada pasal dalam UU Cipta Kerja yaitu pasal 121, yang membuat pemerintah dapat dengan semena-mena merampas tanah atau rumah warga negara.
 
"Pernyataan para pengamat dan politisi seperti itu sangat tendensius dan bermaksud buruk. Soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 121 UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah makna dan cara penguasaan oleh pemerintah dari UU sebelumnya yaitu UU Nomor 2 tahun 2012. Jika memang ada perubahan, itu hanya penyesuaian istilah saja," tegasTaufiqulhadi dalam keterangan resminya, Kamis, 8 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Menteri Agraria Tepis UU Ciptaker Beri Akses WNA Miliki Tanah
 
Dia menjelaskan dalam UU Cipta Kerja, jika ada lahan dan rumah rakyat yang besertifikat akan ditetapkan untuk kepentingan umum, maka sebelum rencana pembangunan fasilitas umum itu dilaksanakan, maka akan dilangsungkan konsultasi publik terlebih dahulu.
 
Adapun dalam konsultasi tersebut semua pihak harus sepakat. Jika masyarakat pemilik lahan atau rumah yang bersertifikat itu belum sepakat, maka pemerintah tidak boleh membangun proyek umum apapun di atas lahan rakyat tersebut.
 
Dalam proses konsultasi publik tersebut, pemerintah juga akan menggunakan appraisal independen, sehingga praktek pengadaan tanah untuk kepentingan akan terselenggara sangat fair. Harga tanah, bangunan, tanah tumbuh, penghasilan pemilik tanah, jika ada warung misalnya, akan dinilai secara sangat adil oleh appraisal independen tadi.
 
"Negara tidak akan mendegradasi praktik yang telah berlangsung sekarang. Sekarang harga tanah yang dibayar berkisar antara dua hingga empat kali harga pasar. Inilah yang memungkinkan kita membangun tol, pelabuhan, bandara, kereta api, dan berbagai infrastruktur lain tanpa gejolak dan tanpa penolakan," jelasnya.
 
Baca: Ini Penjelasan Menteri Agraria soal Bank Tanah di UU Ciptaker
 
Menurut dia, justru UU Nomor 2 Tahun 2012 sering cenderung menimbulkan masalah. Karena dalam UU tersebut dikenal dengan istilah ganti rugi, dan rakyat tidak mau rugi. Seharusnya rakyat harus ganti untung. Sehingga rakyat menjadi pesimistis dengan penggunaan istilah ganti rugi ini. Kini penamaan-penamaan dalam pasal UU Cipta Kerja itu disesuaikan untuk menghindari pesimisme rakyat.
 
"Kalau soal penitipan uang ganti rugi di pengadilan, itu disebut konsinyiasi. Masalah konsinyiasi ini telah diatur dalam pasal 42 KUH Perdata. Konsinyiasi dalam dalam UU itu dimaksudkan untuk melindungi rakyat yang sedang beperkara. Misalnya, jika harga tanah sudah disepakati, tetapi di atas objek tanah yang sama terjadi klaim tumpang tindih di antara warga. Maka klaim tumpang tindih tersebut harus diselesaikan di pengadilan. Agar pembangunan fasilitas umum bisa terus dijalankan, maka UU mengharuskan pemerintah menitipkan uang di pengadilan (konsinyiasi). Jadi konsinyiasi itu adalah melinddungi kepentingan masyarakat," pungkasnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif