Ilustrasi pekerja. Foto: Antara/Yusuf Nugroho
Ilustrasi pekerja. Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Memupuk Benih Investasi di Ladang UU Cipta Kerja

Ekonomi investasi Konvergensi MGN UU Cipta Kerja
Medcom • 30 Oktober 2020 09:12
Jakarta: Pertumbuhan investasi di Indonesia sebenarnya boleh dikatakan baik. Terbukti, meski di tengah pandemi Covid-19, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan investasi pada Januari hingga Maret 2020 (triwulan I) meningkat 8 persen dibandingkan triwulan I 2019.
 
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengamini bahwa investasi di Tanah Air tak bermasalah. Pertumbuhan investasi di Indonesia baik-baik saja. Jika tanpa pemilu, dia memprediksi ekonomi Indonesia bisa melampaui Tiongkok, Malaysia, Afrika Selatan, dan Brasil. Faisal berani menyatakan Indonesia juaranya investasi di Kawasan Asia Tenggara.
 
Alhasil, sumbangan investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) di era Pemerintahan Jokowi mencapai 34 persen alias tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dengan demikian, kata Faisal, Indonesia tak membutuhkan UU sapu jagad yang bernama UU Cipta Kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Permasalahan utama investasi di Indonesia, lanjut Faisal, bukan pada kuantitasnya, melainkan pada kualitasnya, yakni korupsi di birokrasi. "Ibarat makan bergizi tapi berat badan nggak nambah karena banyak cacing di perut. Itu namanya korupsi," kata Faisal, dalam sebuah acara talkshow pertengahan Oktober lalu.
 
Namun, gambaran suram investasi di Republik ini masih terjadi. Indonesia menduduki posisi pertama di dalam Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) 2020. GBCI adalah indeks yang dirilis oleh lembaga konsultan dan riset TMF Group. Posisi Indonesia diikuti Nikaragua, Uni Emirat Arab, Brasil, dan Qatar.
 
Biang kompleksitas itu karena peraturan dan sanksi kerap berubah sehingga menimbulkan ketidakpastian. TMF menganalisisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI 2020.
 
Dalam sebuah rapat koordinasi dengan para kepala daerah pada 14 Oktober lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan UU Cipta Kerja menawarkan solusi untuk mendongkrak investasi. Beleid ini juga punya kekuatan untuk membuka lapangan kerja, menjamin hak-hak pekerja, dan memberantas korupsi.
 
UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober ini merevisi 76 undang-undang. Di dalamnya terdapat 11 klaster, yaitu peningkatan ekosistem investasi; perizinan berusaha; kenegakerjaan; dukungan UMKM; kemudahan berusaha; riset & inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi pemerintah pusat & percepatan proyek strategis nasional; administrasi pemerintahan; dan pengenaaan sanksi.
 
Sebanyak 42 aturan turunan disiapkan untuk menjalankan UU tersebut, yaitu 37 peraturan presiden dan 5 peraturan presiden. Pemerintah mengharapkan masukan dari masyarakat, terutama elemen yang menolak pengesahan UU tersebut. Dengan begitu, pemerintah berharap benih-benih investasi di dalam UU Cipta Kerja ini dapat tumbuh dan terealisasi.
 
Berikut hasil liputan Media Group News mengenai seberapa besar efek keberadaan UU Cipta Kerja mengerek investasi:
 
1. Tambah 'Imunitas', UU Cipta Kerja bagai Vitamin bagi UMKM
 
2. Sinkronisasi Aturan Turunan UU Ciptaker Pekerjaan Besar
 
3. UU Cipta Kerja Urai Benang Kusut dalam Proses Perizinan Investasi
 
4. Sekretaris Kemenko Perekonomian: Perizinan Sumber Korupsi
 
5.Disederhanakan, Ini 4 Fokus Peningkatan Ekosistem Investasi
 
6.Memudahkan Investasi dan Berbisnis di Tengah Pandemi
 
Memupuk Benih Investasi di Ladang UU Cipta Kerja
 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif