Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami
Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami

Erick Thohir: MES Harus Jadi Lokomotif Industri Halal RI Go Global

Ekonomi ekonomi syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Industri Halal Erick Thohir
Suci Sedya Utami • 17 Mei 2021 15:11
Jakarta: Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengatakan MES harus jadi pendorong pengembangan industri halal nasional.
 
Erick bilang hal tersebut merupakan mandat yang diamanatkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES. Ma'ruf ingin agar semakin banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor industri halal di Indonesia bisa mengembangkan usahanya hingga ke kancah global.
 
"Beliau mendorong bagaimana MES bisa menjadi lokomotif dari pada usaha syariah yang mikro menjadi bagian mata rantai dari industri halal, enggak hanya di Indonesia, namun juga global," kata Erick dalam Pameran Online Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Idulfitri, Senin, 17 Mei 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di bawah kepemimpinan Erick yang juga menjabat Menteri BUMN, MES berkomitmen berkontribusi pada pengembangan ekonomi keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan. Ia bilang MES juga bisa bersinergi dengan BUMN dalam mendorong perkembangan industri syariah atau halal, seperti makanan, minuman, fashion, obat-obatan dan kosmetik, media, kesehatan, serta pariwisata.
 
Saat ini sejumlah program telah disiapkan pemerintah dalam upaya mempercepat perkembangan kawasan industri halal (KIH). Salah satunya dengan memangkas waktu penerbitan sertifikasi halal.
 
"Sertifikasi halal yang semula memakan waktu 97 hari harus dipercepat 21 hari dengan sistem yang disiapkan sedemikian rupa, pola-pola pelayanan yang cepat, dan terkoordinasi dengan baik," ucap dia.
 
Pemerintah juga akan mengatur tarif sertifikasi halal yang ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan (permenkeu). Tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yakni nol persen dan tarif reguler diperkirakan sebesar Rp300 ribu-Rp5 juta.
 
"Kita targetkan untuk UMKM satu tahun sebanyak 15-17 ribu unit untuk sertifiksi halal ini," jelas dia.
 
Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan enam kawasan khusus industri halal antara lain Kawasan Industri Modern Cikande di Serang, Banten; Kawasan Industri Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur;  Kawasan Industri Bintan Inti di Bintan, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Kawasan Industri Batamindo di Batam, Kepulauan Riau; dan Kawasan Industri Jakarta Pulogadung di DKI Jakarta. Upaya tersebut dilakukan sebagai komitmen pengembangan industri halal nasional.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif