NEWSTICKER
Mendag: Jangan Belanja Berlebihan. Foto: Dok.MI
Mendag: Jangan Belanja Berlebihan. Foto: Dok.MI

Pengusaha Nilai Pembatasan Belanja Tidak Tepat

Ekonomi sembako virus corona
Eko Nordiansyah • 19 Maret 2020 21:12
Jakarta: Pengusaha menilai pembatasan pembelian sebagaimana kebijakan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri untuk menekan belanja berlebih akibat kepanikan (panic buying) adalah tidak tepat. Pasalnya saat ini stok bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat masih mencukupi.
 
"Kita semua sepakat itu bukan cara tepat. Kita tidak kekurangan barang, jadi tidak perlu ada yang dibatasi," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2020.
 
Dirinya menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan membahas masalah ini dengan Bareskrim Mabes Polri. Diharapkan ada kesepakatan yang lebih baik sehingga kebijakan yang ada tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Satgas Pangan Mabes Polri sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim yang mengatur pengawasan ketersediaan dan meminta pembatasan penjualan beberapa bahan pokok seperti beras maksimal 10 kilogram (kg), gula dua kg, minyak goreng maksimal empat liter, dan mi instan hanya dua dus.
 
Sementara itu Dewan Penasehat Himpunan Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta meminta para peritel diberi keleluasaan untuk menjual barangnya. Karena peritel juga ada yang harus melayani untuk penjualan barang secara besar atau grosiran, tidak langsung kepada end user.
 
"Salah satunya adalah Lotte Mart dan Indogrosir, pembelian mereka dalam jumlah besar jadi mungkin itu yang kita minta harus diberikan keleluasaan kondisinya. Mereka (peritel) yang pahami. Tetapi kalau untuk end user teman-teman peritel surat ini sebagai pegangan," jelas dia.
 
Tutum menyebut, adanya surat edaran pembatasan pembelian ini bisa menghindari sengketa antara penjual dan pembeli. Meski begitu, dirinya menjelaskan pembatasan pembelian sebenarnya sudah dilakukan oleh peritel. Terutama untuk mencegah pembelian yang tidak wajar.
 
"Mereka merasa hak dia karena dia membeli. Saya kira surat ini sedikit membantu terhadap kita agar sengketa ini tidak terjadi. Tetapi kalau industri menyatakan cukup, ini yang mmebuat kita tenang. Karena semua barang yang kita jual dari hasil industri," pungkasnya.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif