Ilustrasi pencari kerja - - Foto: dok MI
Ilustrasi pencari kerja - - Foto: dok MI

Pemerintah Diminta Permudah Syarat Kartu Prakerja

Ekonomi phk Kartu Prakerja
Antara • 28 Maret 2020 13:55
Jakarta: Pemerintah diminta mempermudah persyaratan kartu prakerja seiring penyebaran virus korona atau covid-19 di Indonesia. Pasalnya, banyak pekerja yang terancam dirumahkan akibat terpukulnya sejumlah industri.
 
Pengamat ekonomi Ibrahim Kholilul Rahman menilai kegiatan pelatihan dan praktek yang menjadi standar persyaratan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
 
"Kalau ada syaratnya, pemerintah harus memudahkan, karena kalau di situasi sekarang ini perlu efisien dalam berkegiatan," kata Ibrahim melalui telekonferensi di Jakarta, Sabtu, 28 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengamat Kebijakan Publik Haryadin Mahardika menambahkan pemerintah harus melakukan indetifikasi secara maksimal agar kartu prakerja jatuh ke tangan yang tepat.

 
"Supaya mereka yang misalnya kehilangan pekerjaan terutama sebagai dampak dari korona ini bisa tepat sasaran," pungkas Haryadin.
 
Pemerintah sebelumnya resmi meluncurkan situs kartu prakerja melalui program pelatihan berbasis online maupun offline. Kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi (skill), meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri.
 
Kartu Prakerja didesain melalui implementasi akses 1,5 juta kartu digital dan 500 ribu kartu reguler sehingga total ada dua juta peserta. Kartu tersebut diberikan pada para penggangguran yang sedang mencari pekerjaan maupun korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 
Setiap peserta akan memperoleh insentif Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per orang hingga mencapai Rp1,5 juta per jiwa. Dari jumlah itu, pemerintah menganggarkan Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif