Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M. Abdul Ghani. Foto: dok PTPN III.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M. Abdul Ghani. Foto: dok PTPN III.

Transformasi Bisnis, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Terapkan SMAP

Ade Hapsari Lestarini • 15 Oktober 2021 22:00
Jakarta: Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen menegakkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Implementasi Whistleblowing System (WBS) Terintegrasi di PTPN Group.
 
Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud dalam melaksanakan transformasi perusahaan, serta wujud penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam melakukan praktik proses bisnis dan aktivitas usahanya.
 
Salah satu penerapan yang dilakukan adalah pelaksanaan budaya integritas dan pengendalian  gratifikasi guna memperkuat tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG. Selain itu, dukungan manajemen untuk membantu pemenuhan kepatuhan hukum dan komitmen terhadap tata nilai perusahaan yakni AKHLAK: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebijakan antipenyuapan terintegrasi yang telah diterapkan oleh PTPN Group, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko, dan kerugian yang disebabkan penyuapan, memberantas korupsi, mempromosikan kepercayaan, dan keyakinan dalam penanganan bisnis, serta meningkatkan reputasi perusahaan.
 
Penegakan SMAP dalam melaksanakan pencegahan adanya tindakan penyimpangan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh anak perusahaan, seperti PTPN XIII. Sebagai anak persusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, PTPN XIII bersinergi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. PTPN XIII akan menjalankan setiap rekomendasi yang diserahkan sebagai kepatuhan hukum.
 
"Penerapan ini sejalan dengan penerapan nilai AKHLAK BUMN. PTPN Group dikelola dengan menerapkan  nilai-nilai utama AKHLAK dan profesionalisme sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir. Kami juga menyediakan ruang untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui whistleblowings system di website milik Holding Perkebunan Nusantara serta  telah diterapkan melalui aplikasi online untuk seluruh PTPN Group. Hal ini dilakukan untuk memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik," papar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M. Abdul Ghani, dalam keterangan resminya, Jumat, 15 Oktober 2021.
 
Dia mengatakan, dengan adanya WBS yang dapat diakses publik secara transparan digunakan untuk menyampaikan pengaduan masyarakat agar informasi yang disampaikan akan langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Hal ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan Holding Perkebunan Nusantara menuju perbaikan tata kelola perusahaan yang baik.
 
Selain itu, perseroan juga menyiapkan rencana aksi atau program-program berkelanjutan baik untuk pengendalian gratifikasi, monitoring, dan evaluasi periodik sistem manajemen antipenyuapan, serta Implementasi Aplikasi Audit Management System berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh tim Satuan Pengawas Internal.
 
M. Abdul Ghani berharap, PTPN Group ke depannya dapat meningkatkan praktik governance, risk management, dan kontrol di perusahaan ke arah yang lebih baik.
 
"Perkebunan Nusantara Group terus berbenah dan memperbaiki diri sejalan dengan program transformasi yang dijalankan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka pencegahan korupsi. Kami benar-benar berkomitmen untuk menerapkan ini dan tidak segan-segan untuk memberikan punishment bagi pihak yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan baik secara finansial maupun reputasi perusahaan. Kami akan membangun perusahaan yang kredibel, dengan sumberdaya manusia yang ber-AKHLAK," tutup Ghani.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif