Ilustrasi industri rokok. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami
Ilustrasi industri rokok. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami

Petani hingga Bos Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Ekonomi industri rokok cukai tembakau
Husen Miftahudin • 28 Oktober 2020 18:59
Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengatakan kesejahteraan petani tembakau di ambang kehancuran imbas harga jual yang rendah. Hal ini lantaran pemerintah menaikkan cukai dan harga jual eceran yang tinggi per April 2020 sehingga menyebabkan harga rokok yang tinggi.
 
"Di sisi lain daya beli masyarakat sedang menurun karena adanya wabah covid-19, produksi dan penjualan rokok menurun. Jika benar akan ada kenaikan harga cukai, kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat industri hasil tembakau di Tanah Air akan makin parah," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 28 Oktober 2020.
 
Lebih lanjut Agus menjelaskan, akibat kebijakan kenaikan cukai yang tinggi saat ini para petani tembakau mengalami kesulitan untuk melanjutkan mata pencahariannya. Apalagi di masa pandemi ini petani tembakau perlu bertahan hidup dari himpitan ekonomi akibat covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kondisi ini seharusnya menjadi kajian dan perhatian pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan. Petani dan buruh industri tembakau sudah menderita, kok cukai malah mau dinaikkan lagi," tanya Agus heran.
 
Menurutnya, pemerintah hanya sepihak mengambil kebijakan cukai. Pihaknya bahkan tidak pernah dilibatkan dalam wacana kenaikan cukai rokok ini. Padahal, seharusnya pemerintah mengajak semua pihak untuk duduk bersama.
 
"Kalau penyerapan industri tembakau melemah, apa pemerintah mau beli hasil tembakau kami? Jangan hanya buat kebijakan tapi tidak ada solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat petani dan buruh industri hasil tembakau," ungkap Agus.
 
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sudarto menyampaikan hal yang sama. Dia bilang kenaikan cukai 2020 ini yang mencekik ditambah mewabahnya pandemi covid-19 telah membuat kondisi industri hasil tembakau semakin tertekan dan tidak menentu.
 
Imbasnya, para pekerja, anggota FSP RTMM SPSI yang terlibat dalam sektor industri hasil tembakau mengalami penurunan penghasilan lantaran produksi rokok mengalami penurunan. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan.
 
"Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan, dan daya beli pekerja. Pertanyaannya, di manakah peran pemerintah untuk melindungi rakyatnya, khususnya pekerja yang menggantungkan penghidupannya dari industri ini?" tutur Sudarto.
 
FSP RTMM-SPSI yang menaungi 148.693 pekerja industri hasil tembakau dengan tegas menolak rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021 sebesar 13 persen sampai 20 persen. Oleh karenanya, Sudarto mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok di tahun depan dengan memikirkan beberapa aspek.
 
Pertama, pembatalan rencana kenaikan CHT dan Harga Jual Eceran (HJE) pada 2021. Hal itu dinilai akan berdampak langsung kepada pekerja industri hasil tembakau. Kedua, meminta Menteri Keuangan melibatkan kementerian terkait dalam mengambil kebijakan kenaikan HJE cukai, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta melibatkan pengusaha tembakau, asosiasi industri hasil tembakau, pekerja dan buruh, serta petani tembakau.
 
"Kami juga meminta pemerintah untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya yang paling rentan terkena program efisiensi di industri hasil tembakau," tegas Sudarto.
 
Sudarto berpendapat, meski pemerintah telah menaikkan cukai tinggi pada 2019, pihaknya masih bisa menolerir dan memaklumi jika cukai di tahun 2021 dinaikan kembali. Namun angka kenaikannya tidak lebih dari lima persen.
 
"Kalau misal naik maksimal lima persen mungkin itu angka wajar. Pemerintah masih untung, petani dan buruh juga tidak bingung. Tapi kalau naiknya di atas lima persen, itu akan semakin memperburuk perekonomian. Karena petani tembakau dan buruh industri rokok akan semakin menderita," tutup Sudarto.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif