Ilustrasi pabrik minyak goreng Sinar Mas Agro. Foto; dok MI/Arya Manggala.
Ilustrasi pabrik minyak goreng Sinar Mas Agro. Foto; dok MI/Arya Manggala.

Pemerintah Resmi Terapkan Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Ekonomi minyak goreng Kementerian Perdagangan M.Lutfi Minyak Goreng Satu Harga
Husen Miftahudin • 18 Januari 2022 22:32
Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14 ribu per liter, sebagai solusi dalam menyelesaikan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Hal ini sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
 
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14 ribu per liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.
 
"Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh pemerintah," tegas Lutfi dalam konferensi pers terkait Kebijakan Minyak Goreng secara virtual, Selasa, 18 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Untuk pasar tradisional diberikan waktu satu pekan untuk melakukan penyesuaian.

Jangan panic buying

"Ritel modern akan menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter yang dimulai pada Rabu, 19 Januari 2022, pukul 00.01 waktu setempat, dan kepada masyarakat diharapkan tidak memborong (panic buying) karena stok minyak goreng dalam jumlah yang sangat cukup," tambahnya.
 
Lutfi menekankan, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.
 
Kebijakan ini, terang dia, telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel modern, yang pada prinsipnya baik produsen maupun ritel modern mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Sampai dengan saat ini, sebanyak 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.
 
Terkait kebijakan ini, Lutfi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Regulasi baru yang mulai berlaku pada 24 Januari 2022 ini bertujuan agar kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri tetap tersedia, sehingga harga minyak goreng tetap dalam kondisi stabil.
 
Permendag ini mengatur ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).
 
Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif