Ilustrasi penggunaan energi terbarukan - - Foto: AFP
Ilustrasi penggunaan energi terbarukan - - Foto: AFP

Capai Target EBT 23% Tak Bisa Andalkan PLN Semata

Ekonomi PLN Kementerian ESDM Energi Terbarukan
Suci Sedya Utami • 10 Oktober 2020 12:00
Jakarta: Indonesia memiliki target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di 2025. Di subsektor kelistrikan, target tersebut tidak bisa dengan mengandalkan pembangunan pembangkit oleh PT PLN (Persero) saja.
 
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harus Yahya menjelaskan saat ini kapasitas pembangkit EBT yang terpasang baru 10,4 gigawatt (GW). Jumlah itu baru 2,5 persen dari potensi EBT yang berkisar 400 GW.
 
Dibutuhkan kurang lebih tambahan kapasitas 19 GW dalam memenuhi target itu. Namun, setiap tahunnya penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT hanya 500 megawatt (MW). Artinya jika mengikuti tren tersebut maka kapasitas di 2025 hanya bertambah 2.500 MW. Meski PLN merencanakan tambahan pembangkit EBT sebesar 5.500 MW hingga 2025, Kapasitasnya masih akan sebesar 7.000 MW atau 7 GW.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah itu pun belum cukup sehingga masih perlu tambahan lagi. Untuk mencapai 23 persen memang enggak bisa hanya mengandalkan RUPTL PLN, tapi keterlibatan swasta juga harus ada," kata Haris dalamlaunching Indonesia EBTKE ConEx, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Karena itu, pemerintah kini tengah menjalankan sejumlah program renewable energy based on industry development (REBID) dan renewable energy based on economic development (REBED) untuk mempercepat pemanfaatan EBT di kawasan industri dan ekonomi khusus. Program tersebut melibatkan sektor swasta.
 
"Jadi melibatkan sektor swasta untuk menyediakan listrik mulai dari supply sampai demand-nya yang padat energi, dalam hal ini demand-nya lebih banyak pada industri," ujar dia.
 
Sementara itu di subsektor non-kelistrikan atau bahan bakar, porsinya baru 25 persen dari total keseluruhan pemanfaatan EBT yang sebesar 9,5 persen dari target 23 persen. Di non-kelistrikan, pemerintah sudah menerapkan kewajiban biodiesel sebesar 30 persen (B30) dan akan ditingkatkan hingga B100.
 
"Jadi apakah kita bisa sampai ke 23 persen, kita upayakan semaksimal mungkin," jelas Haris.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif