BPJS Kesehatan mengatakan kelebihan pembayaran sebagai dampak batalnya kenaikan iuran akan dialokasikan pada tagihan selanjutnya. Foto: Antara/Aagus Bebeng
BPJS Kesehatan mengatakan kelebihan pembayaran sebagai dampak batalnya kenaikan iuran akan dialokasikan pada tagihan selanjutnya. Foto: Antara/Aagus Bebeng

Kelebihan Pembayaran BPJS Kesehatan Dialokasikan untuk Tagihan Berikutnya

Ekonomi jkn BPJS Kesehatan
Eko Nordiansyah • 02 April 2020 12:24
Jakarta: BPJS Kesehatan menyebut peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tak perlu khawatir dengan pembatalan kenaikan iuran sebagaimana Putusan Mahkamah Agung (MA). Pasalnya iuran sesuai tarif baru yang sudah dibayarkan akan diakumulasi untuk iuran di bulan selanjutnya.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan pembayaran iuran bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri. Nantinya akan ada aturan baru yang disesuaikan dengan arahan dari pemerintah.
 
"Teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, antara lain kelebihan iuran tersebut akan menjadi iuran pada bulan berikutnya untuk peserta," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun Putusan MA terkait pembatalan iuran peserta Program JKN-KIS untuk segmen PBPU sudah ditayangkan melalui website resmi Mahkamah Agung pada 31 Maret 2020.
 
"BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan Putusan MA tersebut. Saat ini pemerintah dan kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti Putusan MA tersebut dan sedang disusun Perpres pengganti," ungkapnya.
 
Iqbal menambahkan, hal ini dilakukan mengingat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1); Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara, dan ayat (2); Dalam hal 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 
Jika melihat aturan di atas, Iqbal menilai, tindak lanjut Putusan MA dapat dieksekusi oleh tergugat dalam kurun waktu 90 hari melalui aturan baru, atau apabila jika tidak terdapat aturan baru dalam kurun waktu tersebut, maka Pepres 75/2019 pasal 34 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan.
 
"Intinya dalam waktu 90 hari ke depan setelah salinan keputusan diumumkan resmi, BPJS Kesehatan menunggu terbitnya Perpres pengganti. Saat ini sedang berproses," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah bersurat kepada pemerintah dalam hal ini Sekretaris Negara untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan selanjutnya, dalam mengeksekusi putusan tersebut.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif