BPJS Kesehatan - - Foto: MI/ Pius Erlangga
BPJS Kesehatan - - Foto: MI/ Pius Erlangga

Mulai 2021, Peserta PBI BPJS Kesehatan Ditanggung Pemerintah Pusat

Ekonomi BPJS Kesehatan
Eko Nordiansyah • 14 Mei 2020 16:04
Jakarta: Pemerintah pusat akan menanggung biaya bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan secara penuh mulai tahun depan. Sebab, sebelumnya ada PBI yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
 
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Para peserta PBI merupakan masyarakat yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Mereka merupakan 40 persen dari kategori golongan terbawah.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"PBI hanya ada satu, yaitu PBI pusat. Ini akan disesuaikan dengan data DTKS Kemensos yang 40 persen penduduk Indonesia terbawah. Seluruhnya akan dicakup sebagai PBI dan semua dibayari pemerintah," katanya dalam siaran virtual di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

 
Sementara itu, peserta PBI yang selama ini berada di pemerintah daerah akan dimasukkan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta bukan pekerja (BP) yang iurannya ditanggung bersama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
 
"Kalau mereka masuk kriteria fakir miskin maka akan ditambahkan sebagai bagian dari peserta PBI. Kalau tidak akan dimasukkan PBPU atau BP kelas III," ungkapnya.
 
Saat ini terdapat sekitar 96,5 juta peserta PBI yang ditanggung pemerintah pusat dan sekitar 37 juta peserta PBI dari pemerintah daerah.
 
Dalam ketentuan baru, iuran untuk peserta kelas I sebesar Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III Rp42 ribu mulai 1 Juli 2020. Bagi PBPU dan peserta BP kelas III akan tetap membayar Rp25.500, sisanya Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah di tahun ini.
 
"Untuk besar iuran tiap segmen kepesertaan akan ditinjau tiap dua tahun sekali, akan dilakukan seseuai standar praktik aktuaria tapi juga mempertimbangkan inflasi kesehatan, biaya kebutuhan JKN dan kemampuan membayar iuran yang diusulkan oleh DJSN kepada presiden," pungkas dia.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif