Ilustrasi daun tembakau. Foto: Medcom.id.
Ilustrasi daun tembakau. Foto: Medcom.id.

Petani Tembakau: Tidak Ada Kenaikan Cukai Bisa Cegah PHK

Ekonomi industri rokok petani tembakau cukai tembakau
Ade Hapsari Lestarini • 24 November 2020 11:59
Jakarta: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyambut rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai produk sigaret kretek tangan (SKT). Tidak adanya kenaikan tarif cukai membuat perusahaan bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
 
"SKT adalah produk yang banyak melibatkan tenaga kerja, jadi tidak adanya kenaikan tarif di sini akan membantu produsen untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada," tutur Ketua Dewan Nasional APTI Agus Parmuji, dalam keterangan resminya, Selasa, 24 November 2020.
 
APTI berharap tarif cukai untuk kedua produk tersebut, yang banyak bernuansa nasional, dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harapan kami pemerintah mempertimbangkan kedua produk nasional tersebut agar kenaikan cukai ke depan tidak berdampak pada ambruknya ekonomi masyarakat pertembakauan dan ikutannya," jelas Agus.
 
Selain tarif cukai, APTI juga menyampaikan masukan terhadap rencana program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dalam aturan sekarang ini, 50 persen dari DBHCHT tersebut dialokasikan ke sektor pertanian. Dari alokasi tersebut, petani tembakau memperoleh 10 persen. APTI mengusulkan agar persentasenya dinaikkan hingga minimal 35 persen dan bentuknya berupa bantuan langsung tunai (BLT).
 
Adapun pihak APTI telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Surat tersebut dilayangkan Rabu, 18 November 2020. Surat tersebut dilayangkan selang dua hari setelah APTI diterima Moeldoko di Kompleks Istana Negara pada Senin, 16 November 2020.
 
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Nasional APTI Agus Parmuji dan Sekjen Dewan Nasional APTI Syafrudin itu, APTI meminta agar Sri Mulyani mengkaji ulang rencana kenaikan tarif cukai rokok untuk 2021.
 
APTI mengingatkan bahwa situasi dan kondisi sentra tembakau di dua tahun terakhir (2019 dan 2020) sedemikian parah hingga menyebabkan penyerapan industri atas hasil perkebunan tembakau juga mengalami penurunan yang luar biasa.
 
"Perekonomian sentra tembakau ambruk karena lemahnya penyerapan industri dan hancurnya harga pembelian oleh industri," kata Agus.
 
Penyebab dari semua itu, lanjut Agus, adalah karena penetapan tarif cukai setinggi 23 persen pada 2020 yang berakibat terhadap minimnya penyerapan tembakau lokal.
 
Lebih jauh APTI juga mengkritisi rencana Pemerintah untuk tetap bersikeras menaikkan tarif cukai untuk sigaret kretek mesin (SKM), yang konon, berada dalam kisaran 13 persen hingga 20 persen. Bagi APTI, SKM adalah salah satu produk yang banyak menyerap tembakau lokal.
 
"SKM bisa dikatakan sebagai produk yang padat bahan baku nasional," katanya.
 
Berdasarkan fakta tersebut, APTI mengusulkan agar besaran kenaikan cukai produk SKM maksimal hanya sebesar lima persen saja. Belum lagi keberadaan rokok ilegal jenis SKM yang akan semakin merajalela.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif